Johnny Plate, Dipecat dan Rumahnya Digeledah, antara Hoax dan PR-nya
Usai deklarasi capres ala Surya Paloh, Johnny Plate cukup sering tertimpa hoax. Akhir-akhir ini, malah ada dua narasi, di mana ia dikhabarkan dipecat oleh Jokowi karena membantu kampanye capres Nasdem.
Hoax kedua berkaitan korupsi yang terjadi di Bakti Kominfo. Isu yang menjadi perbincangan adalah rumah Johnny Plate digeledah pihak Kejaksaan Agung. Padahal tidak ada aksi atau persitiwa tersebut.
Apa yang menarik adalah, tugas Johnny Plate selaku Menkominfo adalah menjamin literasi digital, sekaligus masyarakat memperoleh informasi benar, valid, dan tepercaya. Lha ini malah menyasar si pemangku kebijakan paling top.
Literasi digital. Suka atau tidak, sebagai pengguna internet terbesar baik Asia ataupun dunia, masyarakat Indonesia masih banyak yang ngasal. Minim membaca, lebih cepat berbagi, tanpa cek dan ricek, sehingga potensi menebarkan hoax sangat besar.
Pengalaman Menteri Pemuda dan Olah Raga Roy Suryo, yang menjadi pesakitan karena ulahnya di dunia digital. Artinya apa? Kurang Pendidikan apalagi, bekas Menteri, mentereng dengan sebutan ahli, pakar telematika, eh kesandung UU ITE.
Masyarakat, termasuk Roy Suryo belum bijak menggunakan media social, berinternet, berdunia maya, malah berujung petaka, atau bui. Kebiasaan berfikir belakangan, membuat bencana. Kecepatan jari, berbagi dan berharap viral, bisa menjadi petaka.
Minim membaca. Isi atau konten sering tidak menjadi perhatian, yang penting ramai atau viral dulu. Kebenaran nanti-nanti.
Penegakan hukum lemah. Penebar atau bahkan pembuat hoax tidak jera, karena hukumannya ringan, meterai cemban semua kelar. Lihat saja bagaimana perilaku tokoh baik politik atau agama, ada juga akademisi berbuat demikian, tanpa merasa malu, rikuh, atau sungkan.
Hal tersebut juga berkaitan dengan keteladanan atau contoh. Mudahnya membuat, membagikan, dan bersuka ria dengan hoax. Beberapa pihak bahkan cenderung memang menggunakan berita palsu itu sebagai sebuah strategi.
Johnny Plate mendapatkan pekerjaan rumah, PR yang tidak mudah, bagaimana menangani tabiat baru ini. Infrastruktur digital keren, namun sayang jika tidak dibarengi dengan kemampuan dan kebijakan
dalam penggunaan.
Hal yang sama dengan megahnya masjid seharga satu trilyun penuh sampah, atau jalanan mulus namun perilaku berkendaranya buruk. Masalah yang memang tidak mudah.
Terima kasih
