PSE Bukan Barang Kemarin Sore, Ayo Melek Digital

Jelas sudah ada tenggang waktu dari tahun 2020 hingga pertengahan 2022 bagi penyedia jasa untuk mendaftarkan. Lihat saja pemain-pemain jumbo pada taat kog, siapa sih yang bisa membantah kalau google kini telah menjadi dewa pembantu utama masyarakat Indonesia? 

Atau keberadaan Meta dengan WA, FB, dan Ig? Siapa tidak kenal ketiga media itu?

Mereka ini, pemain raksasa saja taat aturan setempat kog. Artinya bahwa mereka juga mengerti bahwa semua memiliki aturan dan perundangan yang menjadi jaminan tertib hukum bersama.

Politis

Isu bahwa pemerintah akan membatasi penggunaan internet. Aneh dan lucu, ketika Johnny Plate dan Kominfo telah mengadakan Satria, tol  langit, pembangunan jaringan dan BTS yang maju sepuluh tahun. Menyanangkan terbesar di Asia Tenggara. Ada diskontinuitas, upaya pembusukan telah gagal dengan capaian Johnny Plate.

Narasi bahwa pemerintah akan "mengintip" media sosial atau media percakapan. Betapa naifnya ketika satu sisi mengaku sebagai negara demokrasi, begitu banyak para oposan mencaci maki dengan leluasa alasan kebebasan berpendapat, mosok negara mau mengintip percakapan private?

Bisa dibayangkan bagaimana sekelas google, meta, dan lainnya melindungi konsumennya mau bekerja sama dengan pemerintah yang mau mengintervensi mereka? Apa yang dinyatakkan lagi-lagi kontradiktif.

Makin kelihatan ini adalah politis, ada kepentingan politik yang lebih kental dari pada bisnis dan juga keamanan adalah, narasi yang dibangun dengan penolakan dan isu aneh-aneh itu identik dengan UU Ciptaker, RUU KPK, RUU KUHP, dan hanya minus demonstrasi besar-besaran. 

Tidak cukup seksi bagi para bohir, atau sudah kapok karena rugi?

Johnny Plate menginginkan literasi digital itu memang benar mendesak dan penting. Lihat saja orang pada ribut dan sewot tanpa mau tahu lebih jauh. Bicara yang esensial saja belepotan. Apalagi elit yang kebelet jabatan.

Melek digital itu tidak semata pemain atau bahkan artis digital, namun juga paham apa yang terjadi itu dengan sangat luas. Aneka kepentingan itu kadang membuat publik bingung dengan apa yang sebenarnya dimaui pemerintah.