Jokowi-Prabowo, Bukankah Berlebihan?

Jokowi-Prabowo untuk 24, Lebay!

Ada narasi yang membuat aksi untuk memasangkan Jokowi dan Prabowo sebagai calon presiden dan wakil presiden. Jika Jokowi  maju sebagai calon presiden jelas sudah melanggar perundangan. Kecuali dengan melakukan revisi itu. Itu soal lain.

Ada cara lain tanpa utak-atik peraturan, menjadikan Jokowi calon wakil presiden, dan Prabowo menjadi calon presiden. Hal yang sangat mungkin, dan dagelan ala pilkada sudah biasa dengan manufer untuk mengakali perundangan ini.  Ini yang jauh lebih mudah dan realistis.

Cukup menarik sih gagasan ini, beberapa hal lumayan untuk dicermati dengan segala kelebihan dan kekurangannya.  Hal tersebut adalah,

Pertama, ini adalah sarana untuk bisa mencairkan polarisasi di antara pendukung keduanya. Meskipun sangat tidak efektif, karena berbeda kepentingan dengan apa yang seolah awalnya adalah perseteruan pendukung Jokowi dan Prabowo.

Sebuah upaya sih bisa saja demikian. Tidak ada salahnya. Bisa jadi mungkin dapat lebur dan menyatu lagi.

Kedua, bisa menjadi alat separasi, bagaimana dan siapa-siapa yang menjadi aktor rusuh, anarkhis dalam bermedia sosial, dan selalu menjadi biang kerok dalam banyak aksi selama ini. Ingat saja revisi KUHP, UU KPK, UU Ciptaker, dan banyak fakta lain yang kemudian menjadi liar bak bola salju.

Dulu, sebelum Prabowo masuk kabinet, dengan mudah asumtif dikatakan saja dari kubu pilpres yang belum menerima kekalahan. Lah ketika sudah ada di pemerintahan, keadaan tidak cukup signifikan perubahannya.

Ketiga, sebenarnya, dengan melihat keberadaan oposan dadakan selama ini, mau Prabowo-Jokowi menjadi satu paket atau tidak, sama sekali tidak terpengaruh. Ini soal keberadaan mafia, cukong, makelar, dan banyak elit politik yang selama ini biasa menguras kekayaan negeri, kini mulai seret.

Lihat saja, mana ada yang benar-benar oposan karena kalah dalam pemilu. Hampir tidak ada.  Oposan yang ideal, bisa menempatkan secara proporsional. Ini kan tidak.

Keempat, masuknya Prabowo ke dalam kabinet, namun dengan pembubaran HTI-FPI, dan penahaman Rizieq dan Munarman, melihat dukungan pada mereka masih cukup eksis, ada indikasi, bahwa mereka, memiliki agenda hanya mendompleng pada Prabowo semata ketika pilpres.