Bayangkan jika menggunakan UU lama, berarti 32 kali gaji, padahal Tempo sanggupnya, hanya 1.5, artinya hanya kisaran 5% saja. Sangat jauh dari apa yang menjadi ketetapan UU. Masih lumayan ketika menggunakan UU Ciptaker.
Kita dapat belajar dari ini semua,
Kadang media, orang, atau lembaga itu keburu nafsu, mengedepankan sisi emosional, ideal, dan lupa ada sisi lain. Lihat Tempo, kini sebagai pengusaha, investor, dan pemilik modal mendapatkan tamparan keras. Apa yang mereka perjuangan kini harus dibuktikan dulu, jangan hanya berteriak menuding pemerintah, lakukan juga kewajiban dengan semestinya.
Obyektif, ideal, dan netral itu memang sangat utopis. Minimal adalah ada upaya untuk mendekat hal-hal demikian itu. Ketika mereka mengupayakan hal itu, pihak lain juga sedang berusaha kog. Nah titik kritis itu jangan sampai malah menjadikan usaha itu tidak realistis dan malah menjadi mimpi karena angin surga.
Memperjuangkan hak buruh lain, dengan dukungan pada penolakan UU Omnibus Law, namun ternyata mereka sendiri masih belepotan untuk menjadi pengayom atas buruh-buruh mereka. Â Pada posisi pelik inilah teruji bagaimana obyektifitas, netralitas, dan sikap kritis mereka.
Miris bukan ketika tudingan kini mengarah kepada mereka, hanya besar mulut tanpa bukti. Tentu kritik kepada pemerintah itu tidak dilarang, bahkan harus, dan itu sah dijamin UUD bahkan. Namun apakah memperlakukan itu dengan obyektif juga? Atau menyeluruh, atau hanya menyasar pihak-pihak tertentu saja?
Tentu bukan hendak menertawakan posisi Tempo yang seperti itu, namun bagaimana belajar bersikap realistis, kritis membangun, bukan hanya asal berbeda jalan dianggap boleh dicaci maki, dihina dina, dan menjadi bahan bullyan dengan tidak berimbang.
Dunia ini tidak ada yang ideal. Semua ada plus minusnya, dan mengurangi sekecil mungkin yang negatif dan memperkembangkan yang positif itu juga salah satu tugas media.
Terima kasih dan salam
