Genderang Ahok Mulai Ditabuh
Usai kemarin menguak daleman Pertamina, kini Ahok juga menyentil BUMN lain, Perum Peruri. Tentu masih dalam kaitannya dengan Pertamina di mana ia menjadi komisaris utama di sana. Perlu kita ingat, bagaimana Serikat Pekerja bersikukuh menolak kedatangan Ahok. Mengapa coba?
Nah kini, seolah titik terang atau keping puzzel itu mulai menemukan indikasi kejelasan. Ada apa di dalam sana, yang mau dipertahankan oleh para "pemilik" itu dengan sekuat tenaga. Kerak itu sedemikian tebal, sangat mungkin malah yang berupaya membersihkan malah terpental. Energi habis atau sudah menyatu dan merasa baik-baik saja.
BUMN itu sudah menjadi sebuah milik dan jatah bagi pensiunan dan mantan elit negeri ini. kapling yang memang demikian adanya sekian dasa warsa. Lah ketika ada yang mau mengubah pola itu, apakah mudah? Jelas saja tidak gampang. Jauh lebih sulit dari pada membangunkan macan tidur.
Penolakan dan reaksi ketika terkuaknya keadaan daleman Pertamina, Â malah dari gedung dewan. padahal kementerian BUMN sendiri menyatakan, lah kan emang tugas Ahok untuk itu. artinya kementrian BUMN paham dengan apa yang terjadi, hanya memang tidak berdaya dengan apa yag membelit badan BUMN itu sendiri. Siapa?
Politikus, dari parpol dan lembaga dewan tentu saja. Ingat bagaimana kemarahan anggota dewan beberapa waktu lalu, karena rekan atau partner kerja mereka dari eksekutif "lupa" memberikan "jatah", marah dan merasa seolah bawahan lupa membuatkan kopi bagi sang boss.
Pun mengenai Pertamina ini, Andre Rosiade bereaksi sangat keras, meminta Presiden Jokowi untuk memecat Ahok. Ada apa ini? ketika "atasan" Ahok, kementrian BUMN menyatakan Ahok masih pada koridornya, eh pihak luar marah, meradang, dan meminta ditendang.
Ide  dan gagasan Ahok untuk membubarkan BUMN sebenarnya sangat bagus, hanya bukan kesalahan pada Kementriannya, namun pola pendekatan parlemen dan partai politik atas BUMN. Masalah ada pada ini. Bagaimana mereka harus "berbaik-baik" pada legeslatif agar mendapatkan "restu" untuk ini dan itu. Masalahnya adalah badan legeslatif itu taman kanak-kanak. Kan ribet.
Susah lagi, ketika kementrian BUMN Â dibubarkan dan dikelola secara mandiri sepenuhnya, tanpa melibatkan dewan, akan sama saja dengan Petral. Lihat saja ulah dan upaya mafia, kelompok yang biasanya berpesta, mereka tetap tidak rela. Inefisien yang dipakai sebagai celah mencari uang itu memang dipelihara, bukan diperbaiki.
Beberapa waktu lalu, lihat bagaimana Adian Napitupulu bermanufer, menyerang Erick Tohir dan menjadi drama berseri. Apakah itu Adian Napitupulu berdiri sendiri, tanpa parpol PDI-P di belakangnya? Naif jika percaya Adian bicara sebagai pribadi. Tidak ada reaksi atau pernyataan atau teguran dari DPP ataupun dari MKD, artinya mereka sepakat dengan perilaku Adian, atau malah atas "perintah."
Lagi-lagi ini soal politis. Susah melihat BUMN bisa menjadi milik sepenuhnya bagi kesejahteraa bangsa. Lihat saja berpuluh-puluh tahun menjadi milik perseorangan dan kelompok. Ketika ingin dikembalikan kepada yang berhak, jelas penolakan itu menjadi-jadi.
