Mendadak Menolak Balapan demi Makan
Jakarta kembali menggeliat dengan narasi formula- Â e. Balapan yang katanya prestisius, wong dengar juga usai gubernur Jakarta mau mengadakan. Gonjang-ganjing anggaran yang luar biasa, di tengah pandemi ini kembali diungkit. PSI awalnya yang mendesak untuk meminta kembali "panjar' Â atau commitment fee yang berjumlah lebih dari setengah T itu.
PSI yang sejak akhir tahun lalu ngotot untuk membatalkan acara ini, sampai Gerindra berkomentar kalau tidak ribet bukan PSI, kali ini ikut mendukung. Kekuatan makin bertambah. Yang dulu getol mendukung pun mulai bergeser arahnya. Golkar mendesak dengan alasan rakyat butuh makan bukan balapan. Lumayan jika demikian. Makin jelas lebih berat karena dukungan demi dukungan diperoleh PSI yang kerja sendirian dalam banyak isu dan kasus.
Anggaran yang sangat besar, lha nyatanya demi memenuhi kebutuhan anggaran agar bisa menanggung risiko pandemi meminta kepada pusat. Menagih dengan tergesa-gesa uang perimbangan pusat daerah. Eh malah ketahuan kalau belum menyelesaikan kewajibannya terlebih dulu.
Golkar.
Sudah banyak anggaran kita, baca dewan yang dialihkan untuk membeli beras bagi rakyat. Uang itu perlu ditarik sehingga bisa memenuhi kebutuhan dan anggaran pemerintah di dalam menghadapi pandemi. Ada yang bagus untuk dicermati, kata anggaran kami. Garis tebal, garis bawah, dan miring. Mengapa mereka mendukung PSI, ya karena anggaran "mereka", Â pos untuk dewan banyak dipangkas.
Sesuai dengan arahan pemerintah pusat kan kunjungan kerja, perjalanan dinas, dan sejenisnya dialihkan untuk dana tanggap darurat. Nah padahal di sinilah mereka biasa berpesta. Artinya, jangan percaya demi makan rakyat mereka berjuang ini. Karena  kepentingan mereka terusik. Aneh dan lucu saja, ke mana Golkar ketika pembicaraan penggelembungan anggaran, ketika acak adutnya uang RAPBD disusun?
Gerindra.
Mereka setuju secara prinsip setuju usulan PSI. Ingat pada akhir tahun lalu suara mereka berbeda jauh dengan kini. Mereka memang setuju, namun tidak main emosional, mengedepankan sisi rasionalitas. Pembicaraan profesional karena memang lembaga resmi. Uang 360 M dan kemudian 200 M cukup besar bagi daerah untuk keadaan seperti ini.
Mekanisme mengembalikan menjadi dana APBD itu memang penting, namun pastinya sangat tidak sederhana. Melibatkan banyak pihak dan kepentingan. Â Realistis dan membertontonkan bagaimana politik itu bersikap.
PSI
