Perlawanan dinyatakan oleh Dirut Garuda  yang menyatakan menolak mundur, sebagaimana dinyatakan viva.news. Jika ini benar, layak ditunggu apa yang akan dilakukan pihak kementrian, sebagai pihak yang memiliki otoritas, hak, dan juga kewenangan penuh.
Cukup lucu dan aneh, jika dalam berita tersebut si AA mengatakan meminta masukan kepada bawahan dan atasan. Jelas-jelas dengan gamblang atasan dalam hal ini Menteri  BUMN telah menyatakan, silakan mundur, bahasa halus sebelum kami pecat tentunya.
Bawahan, mana ada bawahan yang akan berani menyatakan sikapnya terus terang. Tetapi dengan banyaknya karangan bunga dukungan untuk ET jelas menunjukkan ke mana dukungan, dan pilihan, serta apa yang menjadi pemikiran bawahan AA, lihat salah satunya di sini.
Isu yang berseliweran di media sosial dan media percakapan, sedikit banyak tentu menemukan data penguat bahwa ada yang tidak beres dengan keberadaan direktur utama ini.
Jelas paling  utama itu keberadaan barang mewah yang ada dalam pesawat baru. Dalih akan membayar pajak bukan menjadi solusi positif di tengah gencarnya pemberantasan korupsi dan  mengejar penerimaan pajak.
Atau adanya bawahan yang mengaku memiliki barang, istilah Menkeu Sri Mulyani, ada yang pasang badan untuk itu. Sederhana, cek saja kepemilikan dan keberadaan harta atau juga koleksi HD-nya. Benar miliki si bawahan atau bukan. Sederhana.
Penyelesaian ini harus tuntas, jangan sampai heboh semata dan kemudian hilang bak ditelan bumi. Jauh dari kekuatan politis kali ini, berbeda dengan persoalan FPI yang melibatkan banyak pihak dan tarik ulur kepentingan di sana.
Jika soal dirut ini relatif tidak banyak dampak politis dan keamanan. Hanya elit yang terpangkas ketamakan dan kerakusannya saja, perlu puasa. Dan di atas sana semua paham kog siapa di balik siapa dan bagaimana menangani.
Identik dengan keriuhan isu mafia garam, pelindo, dan jangan sampai kisah Garuda itu menguap begitu saja. Janji Presiden Jokowi periode dua tidak ada beban, ini saatnya membuktikan.
Beda dan jauh dampaknya dengan FPI, kali ini perlu ketegasan dan kalau perlu langsung saja panggil KPK, kepolisan, dan kejaksaan. Siapa yang paling berani dan siap menindak, atau ketiganya kolaborasi sekalian.
Rakyat, minimal saya pribadi sudah bosan dan maaf muak melihat penyelesaian kasus-kasus korupsi selalu terkendala kepentingan politis, elit, dan petinggi negeri ini yang terganggu kepentingannya. Negara ini sudah terlalu lama dikuasa para virus mematikan, lintah pengisap darah dan seluruh nutrisi bangsa ini.
Siapa yang dipercaya, apakah konpres ET atau penyataan AA? Semua masih pada posisi saling menyatakan versi masing-masing. Jika mengacu paduga tak bersalah, ataupun praduga bersalah jauh lebih penting, tetap lebih bisa diyakini keberadaan Menteri Keuangan dan Menteri BUMN dan Bea Cukai. Mengapa?
Mereka bertiga tentu tidak akan gegabah menunjukan dan akhirnya menyarankan dirut Garuda mundur. Ini jauh berbeda dengan kisah Budi Gunawan dan KPK kala itu. KPK yang akhirnya jelas terbaca partisan. Keberadaan dua menteri ini, minimal sepanjang ini keduanya belum molitik dan tidak ada kepentingan politis yang menyertai.
Kredibilitas mereka berdua sebagai menteri dan dirjen tentu tidak dipertaruhkan demii menghadapi seorang dirut semata. Mosok mereka akan "memfitnah", dan jika tidak terbukti mereka akan hancur dan tidak akan ada lagi yang percaya. Cibiran tentu akan menguar setiap saat, apalagi netizen yang sering melebihi kekuasaan siapapun itu.
Membayangkan, bagaimana pengirim karangan bunga itu nasibnya, jika pernyataan tiga pejabat itu mentah dan kalah oleh dirut Garuda. Mereka pasti akan mati kutu dan kena batunya. Apa iya mereka akan dikorbankan?
Cukup aneh dan lucu, atau  mereka tidak ada serikat pekerja, kog tidak ada yang segarang Serikat Pekerja Pertamina dalam menolak Ahok dulu? Atau ada apa ini?
Menteri ET seyogianya memecat dan mengusut seluruh birokrasi dan manajemen Garuda dan juga BUMN lainnya. Apalagi dari  142 BUMN hanya ada 15 BUMN yang rutin menyetor ke negara. Lha yang hampir 90% ke mana? Bolehlah satu dua atau sebagian merugi, namun apa iya gaya hidup petingginya juga sederhana?
Cek saja gaya hidup para petinggi dan elit BUMN itu, bagaimana bisa ketika rugi mereka bergaya hidup mewah, artinya modal dari negara dipakai untuk gaya hidup mereka, bukan untuk menjalankan roda perusahaan? Kalau begitu mengapa bukan serahkan saja kepada swasta dan mendaptkan keuntungan yang sesuai. Tentu tidak semua BUMN dan semua harus mengejar untung.
Beberapa BUMN harus benar-benar dikelola secara profesional, lihat PT KAI bisa berubah dan drastis bahkan. Dar yang amburadul menjadi kebanggaan, tanpa ribut-ribut. Masih ada sebenarnya orang baik dan mau bekerja keras, hanya soal kehendak baik yang masih jauh dari harapan.
Dukungan dan harapan besar tetu untuk Erick Thohir, lepas dari segala isu dan desas-desus soal AA. Satu saja bagaimana Garuda itu selama ini dikelola. Berhadapan dengan ET yang masih relatif pada rel yang benar.
Terima kasih dan salam.
