Menhan "Jenderal" (Purn. ) Prabowo Subijanto dan Sepuluh Catatannya
Apa yang terjadi dengan Gerindra ini sih bukan manufer politik, namun kebingungan dan mabuk semata. Usai Puyu menyatakan partainya meminta tiga menteri, dan sepi dari reaksi presiden terpilih ataupun elit parpol, kini berbeda lagi apa yang menjadi syarat. Permintaan tiga menteri itu pun ditolak kolega Puyu dari Gerindra.
Menarik jika ini adalah sikap resmi Prabowo dan Gerindra untuk menjadi Menteri Pertahanan dan Keamanan, apalagi dengan syarat meminta "kompensasi" bintang empat. Beberapa hal layak dilihat sebagai sebuah hal yang lucu, naif, dan aneh juga.
Pertama, baru kali ini mendengar ada kandidat presiden masuk dalam kabinet dengan berbagai-bagai syarat. Seolah seperti pemenang, penentu, dan penguasa yang lebih berhak, sehingga mengatur ini dan itu. Hal  yang tidak semestinya. Pemilu sudah selesai, jika mau membangun bangsa tidak harus dalam kabinet. Menjadi oposisi bermartabat juga bagus, lihat 10 tahun era SBY toh baik-baik saja.
Kedua, jika Gerindra masuk kabinet, susah melihat jalannya pemerintahan bisa baik dan benar. Tiga parpol teratas semua ada dalam pemerintahan. Bagaimana dewan bisa lincah dan mampu mengontrol pemerintahan yang sangat dominan itu. Ingat, toh tidak selalu demikian, namun dari segi kepantasan sangat tidak patut, dewan menjadi super lemah.
Ketiga, jenderal bintang empat, penuh, dan normal itu banyak. Berapa banyak saja eks atau pensiunan KSAD, KSAL, dan KSAU yang bukan jenderal kehormatan. Ataupun jenderal polisi. Mengapa harus menambahkan jenderal bagi orang yang pernah "cacat" dalam karier militernya?
Keempat, jenderal kehormatan yang berbeda dengan posisi SBY. Di mana panglima tertinggi, namun bintang tiga, patut mendapatkan anugerah menjadi empat. Ingat SBY jadi presiden dulu baru ditambahkan satu bintang. Lha ini untuk jadi menteri perlu tambahan dulu. Wagu, kuwalik.
Kelima, jauh lebih bijak malah memakai sipil sekalian, dari pada harus menambahkan bintang bagi pensiunan yang sudah puluhan tahun lepas dari dunia militer dan pemerintahan. Tidak bisa membayangkan betapa kesulitannya Prabowo masuk dalam sebuah sistem dan birokrasi lagi.
Keenam. Masa lalu dengan pensiun dengan alasan pemberhentian dengan hormat itu akan menjadi halangan psikologis yang luar biasa. Masuk dalam dunia lama dengan meninggalkannya tidak semestinya. Lebih besar masalah daripada manfaat, sayang jika memaksakan hal demikian.
Ketujuh, tidak lagi perlu yang namanya rekonsiliasi, yang perlu sekarang adalah sikap menerima kekalahan. Kalah ya legawa tidak terlibat dalam pemerintahan. Buat apa ada pemilu jika demikian. Ini aneh dan  malah bukan pembelajaran politik yang baik. Ajarilah rakyat itu sikap ksatria.
Kedelapan. Partai  politik dan elit itu sering membuat kisruh. Nah persoalan itu ada pada partai politik dan elitnya. Jauh lebih baik mengelola dan memperbaiki keberadaan partai politik. Salah satu yang mendesak adalah;
