Sederhana mungkin bagi elit Gerindra melihat ini, toh mengganti A dengan B, alasan gampang, pecat, jelas sudah tidak memenuhi syarat. Namun mekanisme pemecatan kan tidak sederhana, ada tahapan-tahapan, jika itu tidak terpenuhi, jelas bumerang besar bagi partai.
Reputasi Gerindra suka atau tidak tidak cukup baik. Kampanye ugal-ugalan, pernyataan elitnya yang ngawur, dan malah dengan model penggantian seperti ini, dampaknya cukup besar. Empat nama dengan pemilihnya itu cukup kuat membuat nama Gerindra makin tidak baik.
Keempat nama yang diganti itu tentu akan berjuang ke pengadilan, dan ini adalah kampanye yang cukup buruk bagi partai, bahwa partai berlaku seenaknya sendiri dengan kader tertentu dan akan baik bagi kader lain. Â Potensi sebagai kampanye buruk bagi partai sangat terbuka.
Jika alasannya adalah pemecatan dengan tidak ada tindakan pendahuluan terlebih dahulu, misalnya SP 1, SP 2, atau berbuat melanggar hukum yang berketetapan hukum tetap, jelas menakutkan bagi calon lain ketika mau menjadi kader partai ini. Sudah keluar dana, tenaga, pikiran, dan kerja banyak bisa tiba-tiba ditendang karena memfasilitasi artis, atau kolega elit partai misalnya.
Kepastian kontestasi menjadi tidak jelas. Suara terbanyak bisa batal karena kepentingan partai. Jika memang demikian, lebih baik kembali masa Orba saja, caleg nomer sepatu jangan harap jadi, hanya penggembira, dan yang menentukan adalah partai. Kerja keras meyakinkan pemilih menjadi sia-sia, kalah oleh surat DPP, apalagi jika alasan yang dikemukan tidak jelas.
Layak ditunggu ini, ke mana muara "perselisihan" hasil pemilu yang sejatinya jelas terbuka, transparan, dan KPU menyajikan itu sejak mula. Toh surat DPP sangat sakti, jika memecat kader dan mengganti dengan kader lain, KPU tidak bisa apa-apa memang. Dan itu ranah partai dan kader, dan jika tidak terima jelas PTUN akan menjadi media yang  tepat.
Terima kasih dan salam
