Sampai akhir jabatan, wakil ketua dewan Fahri Hamzah sejatinya tidak mewakili fraksi dan partainya, karena pernah dinyatakan dipecat. Namun dengan segala upaya dan perjuangan, hingga akhir jabatan masih tetap ada di posisinya. Fraksi dan partainya, PKS tidak mampu melengserkannya.
Keberadaan penggantinya yang sudah ada dalam SK partai pun seolah mentah, karena posisi Fahri Hamzah sah secara hukum, usaha hingga peradilan pun menetapkan Fahri pada posisinya. Sah sampai selesai. Mau cacat moral, mau tidak ada legitimasi, toh tetap ada di sana. Semua gaji, tunjangan, fasilitas wakil ketua milik Fahri. Titik. Lima tahun penuh.
Kini, drama yang senada nampaknya akan terjadi. Ada empat nama anggota dewan akan dilantik dari Gerindra dengan menggantikan nama-nama yang menang dalam pemilihan legislatif yang lalu. Gugatan ke pengadilan negeri menyerahkan mekanisme itu ke partai dan KPU. Partai Gerindra ternyata mendengarkan keempat nama yang tidak menang dengan bersurat ke KPU bahwa keempat  nama tidak layak atau tidak memenuhi syarat sebagai anggota dewan.
Sudah terdengar bahwa yang mendapatkan durian runtuh itu menyatakan suka cita karena doanya terkabul. Â Entah doanya seperti apa, yang jelas si pemilik suara terbanyak dikandaskan surat DPP Partai Gerindra bahwa diganti.
Salah satu calon terpilih yang dibatalkan dengan alasan telah dipecat sebagai kader partai. Sangat mudah memang memecat kader. Selentingan penggantian DPC dan DPD dengan orang baru sangat biasa dalam partai ini nampaknya mulai menemukan fakta terbuka. Ini soal administrasi namun juga reputasi dan kaderisasi yang sangat mendasar.
Pemecatan ketua atau pimpinan cabang dan daerah biasanya tidak akan membawa dampak, apalagi tuntutan ke pengadilan. Mengapa? Tidak berkaitan dengan uang, gaji, dan bahkan malah enak karena tidak perlu nombok untuk partai. Pindah partai pun bukan barang susah. Kisah demikian sangat banyak di mana-mana.
Berbeda jika itu adalah anggota dewan.
Jelas berkaitan dengan modal. Mereka telah keluar dana besar. Jangan naif dan mengatakan, tidak memerlukan uang. Untuk syarat administrasi yang resmi saja sudah banyak, apalagi yang tidak resmi. Politik uang itu masih cukup kuat dan masif, ingat benar ada yang tidak membeli suara, toh tidak banyak. Dan dana resmi itu juga tidak kecil. Administrasi, alat peraga, dana kampanye, operasional, itu gede.
Tiba-tiba diganti dengan orang lain, mungkin uang bisalah dikali sepuluh misalnya, bisa selesai, namun kalau bicara kredibilitas dan prestasi  untuk menang. Ini yang terlupakan mungkin.
Gaji dan tunjangan. Semua tentu paham kog, bagaimana menjadi anggota dewan itu. gaji sah saja gedenya minta ampun, belum lagi yang lain-lain. Nah lagi-lagi ini bisa dihitung dan kalikan lima kali misalnya. X rupiah bisa dibayar, lha capaian kader di dalam berpartai dan berpolitik, bisa diganti dengan uang?
Prestise, ini selain harga diri juga prestasi. Capaian yang dengan tiba-tiba dibatalkan demi nama lain, tentu tidak akan dengan rela dan begitu saja diterima. Prestasi yang telah dicapai dengan mendapatkan kepercayaan suara itu tidak mudah, kerja panjang dan kerja keras dimentahkan sebuah surat.
