KPK, Kala Menyatakan Imam Nahrawi Tersangka, Mengabdi Kekuasaan, Mencari Kekuasaan, atau Membangun Negeri
Riuh rendah dan pro-kontrarevisi UU KPK belum reda, ada khabar yang juga tidak mengagetkan Menpora menjadi tersangka. Ini kasus sudah cukup lama dan hanya menunggu waktu. Paling tidak toh akan sampai pergantian kabinet, itu saja dalam benak dulu-dulu. Eh belum seminggu revisi UU KPK sudah ada khabar ini.
Masih ada beberapa deretan calon tersangka baru, pun anggota kabinet. Apakah ini baik atau buruk? Patut dilihat lebih dalam lagi, bagaimana perlu dilihat. Karena banyak tanda tanya yang melingkupi, sebagaimana dalam artikel ini.
Wajar ketika ada tanya, ini beneran peengakan hukum,, atau upaya menyatakan diri sebagai masih kuat dan tidak terpengaruh dengan adanya UU KPK. Toh semua masih dalam proses. Belum sepenuhnya KPK baru. Integritas menjadi kata kunci penting. Melihat rekam jejak mereka, baik asumsi, dugaan, ataupun pernyataan sangat susah meyakini ini sebagai murni penegakan hukum.
Salah seorang akademisi bahkan mengaku berani menunjuk hidung siapa orang KPK yang biasa mengintervensi hakim. Atau pengakuan  jika komisioner tidak boleh melihat hasil penyidikan. Ada arogansi dalam tubuh KPK, dan nampaknya hampir semua lini memiliki penyakit ini.
Pembiaran sekian lama, merasa paling bersih, suci, punggawa negara, dan berbagai apresiasi dan ekspektasi tinggi dari masyarakat ternyata membuatnya makin  terbuai dalam panggung mereka sendiri.
Sejatinya rakyat tidak peduli siapa menjadi apa dalam KPK asal KPK bekerja seturut dengan kehenak rakyat. Masyarakat hanya rindu bangsa ini lebih baik dan bersih. Kalau mau korupsi sama sekali tidak ada, utopis. Sama juga dengan maling boleh dan silakan, asal tidak tamak dan rakus. Kurangilah sedikit saja, sudah puas kog. Lha ini seolah tidak ada perubahan.
Imam Nahrawi tersangka itu akan bisa dipastikan. Karena orang terdekatnya sudah kena. Dan susah melihat ia bia melenggang, apalagi melihat sepak terjang KPK selama ini. Namun dengan mempertimbangkan hanya tinggal hitungan hari sudah selesai usia kabinet ini, apakah benar kata istana, buki bahwa ini bentuk pemerintah tidak melakukan intervensi dalam kasus korupsi? Melihat reputasi dan integritas yang ditampilkan seolah susah melihat ini bukan perlawanan dari dalam KPK.
KPK mengabdi kekuasaan.
Sangat mungkin bisa terjadi. Bagaimana pun toh mereka dipilih, digaji, dan dibentuk dalam satu kesatuan oleh pemerintah. Sangat mungkin pemerintah meminta ini dan itu, melarang ini jangan dan itu silakan, minimal jangan sampai meludah di muka pemerintah. Atau ekstremnya menghalangi bagian pemerintahan ditangkap oleh KPK. Itu potensi dan  kemungkinan.
Masa kampanye lalu, banyak anggapan mengapa KPK malah menyasar pemerintahan dan kawan-kawannya. Toh ini anggapan dan sudut pandang, toh yang daerah ada pula bagian dari yang berseberangan dengan pemerintah banyak yang berurusan dengan KPK.
