Pemindahan Ibukota, Negeri ini Patut Berterima Kasih pada JKT 58
Pilkada DKI 2017 akan selalu terkenang sebagai sebuah konsekuensi demokrasi. Mau sepertti apapun kalah dan menang adalah karena pemilih. Fakta sudah ada, sudah terjadi, dan sudah juga menjabat, plus yang kalah juga sudah keluar dari penjara.
Fakta pula kalau Jakarta kini menjadi berbeda dengan era yang kemarin, ketika pernah menjanjikan menjadi akan membanggakan sebagai kota modern.Â
Taman yang indah, trotoar yang rapi dan nyaman, pembangunan pun bagus dan terencana. Sungai-sungai dibenahi dan ditata ulang, plus banyak tempat untuk beraktifitas, bukan sungai yang jorok dan enggan berdekat-dekat.
Nah kini, era yang berbeda, penataan itu kembali ke zaman lampau. Trotoar menjadi tempat jual beli dengan narasi bagus, konon karena kepentingan perut rakyat kecil perlu difasilitasi. Karena enggan bertikai dengan raja preman jalanan direligiuskan bahwa itu demi perut. Emang boleh pemerintah itu melanggar peraturan?
Itu bukan menjadi pembahasan yang penting. Ada yang jauh lebih penting adalah soal pemindahan ibukota. Apa kaitan dengan pilakda 2017? Jelas ada dan penting.
Jika Ahok menang dan tetap gubernur, Jokowi akan susah memintanya menjadi pimpro atau apalah namanya bagi pemindahan ibukota. Mengapa demikian?
Pertama, akan sayang pindah ke tempat lain kalau Jakarta tetap baik. Ahok pernah mengatakan kalau pindah ibukota itu melarikan diri dari masalah. Memang benar karena ia bisa menyelesaikan banyak hal. Transportasi umum mmebaik, banjir pun pelan-pelan bisa diatasi. Jakarta bagus pasti enggan pindah dan menikmati Jakarta baru.
Cukup nylekit, Kepala Bappenas-Menteri PPN mengatakan, dana Anies yang demikian besar, tolong benahi dulu kabel-kabel dari atas tanah ke bawah tanah. Jelas saja nylekit, perintah yang sepele bagi seorang gubernur yang hebat. Dan ternyata juga baru terpikirkan oleh si pejabat. Padahal sebagai kota modern aneh dan lucu dengan pemandangan demikian, toh baru paham.
Kedua, Ahok  yang pengalaman menata hal buruk saja bisa, apalagi memulai membangun, jelas lebih bisa. Jika ia gubernur Jakarta pasti ia akan melawan dan tidak mau menjadi pejabat untuk ibukota baru. Pun Jakarta akan keberatan dengan kepindahan Ahok. Malah merugikan semua pihak, Jakarta, RI, dan pembangunan ibukota baru.
Ketiga, kemunduran Jakarta adalah bukti kepemimpinan narasi, karya tanpa kerja, dan omong saja dibesarkan, nol aplikasi. Nah jika Ahok masih menjabat, hal itu tidak ada. Soal banjir bukan lagi alasan perpindaha. Lupa ada alasan lain yang lebih komplek.
