Soal ini akan menjadi masalah berlarut-larut jika menempatkan Ahok pada posisi Mendagri, dan  orang yang mengalahkannya ada pada posisi yang memang menjadi kewenangannya. Diam saja jelas akan dianggap tidak becus. Bertindak jawaban dan narasi seperti itu tidak akan tinggal demikian saja.
ESDM dan BUMN jelas cocok dan bagus bagi Ahok dengan segala kinerja dan reputasinya. Namun perlu diingat, menghadapi mafia ala kantong semar, tidak akan bisa dengan gaya koboy Ahok. Grusa-grusu dan hantam krama, bisa membuat meradang. Mereka merapatkan barisan dan malah menyerang balik. Pengalaman almarhum Gus Dur dan tentu Ahok jangan lagi terulang.
Istilah Ahok kalau Jokowi itu menjerang katak atau kodok beda dengan dia yang langsung tembak, juah lebih tepat dan efektif? Mengapa? Karena mafia hampir semua lini telah menghiasi, mereka demikian kuat, demikian dominan, dan bisa membolak-balikan fakta dan keadaan. Dan itu mengerikan karena bisa menjadi senjata makan tuan.
Bijak dan cerdik memang porsi Jokowi dan Ahok masih perlu banyak belajar bersiasat agar tetap bisa melaju ke depan. Ini menjadi ponit penting dan krusial karena memang negeri ini masih  dikuasai maling tamak dan rakus. Pembersihan belum sepenuhnya sukses. Masih perlu waktu dan tenaga.
Mengapa Ahok tidak perlu jadi menteri?
Pertama, kelompok dan ormas  yang baru dibubarkan serta fundamentalis sedang mencari pahlawan yang bisa mendeskreditkan pemerintahan Jokowi-Makruf Amin. Apapun akan dilakukan, nah salah satunya adalah akan mengahokan untuk kedua kalinya. Ini sangat mengerikan bagi Ahok dan pemerintah serta negara.
Kedua, posisi Ahok yang menjadi seolah musuh dan penyakit masyarakat, membuatnya akan jadi bulan-bulannya lagi. Memang tidak ada kepentingan sestrategis kampanye pilkada atau pilpres, namun bisa saja menciptakan momentum dan akan ada mafia demi mafia yang dengan suka rela akan menggelontorkan kardus demi amannya mereka berkuasa dan leluasa seperti dulu lagi.
Ketiga, jelas ini bukan karena reputasi, rekam jejak, prestasi dan capaian, namun soal politis dan kebencian. Toh ada menteri dari etnis dan agama yang identik, dan capaiannya saja tidak moncer, toh tidak didemo. Artinya bukan soal agama atau etnis, namun soal sepak terjang, yang ternyata membuatnya malah terjungkal.
Jelas dan gamblang, politik itu belum  tentu yang terbaik, namun bagaimana kompromi bisa menjembatani yang kurang baik bisa diterima dalam semua pihak yang terlibat. Di sinilah tempat alam demokrasi yang masih level belajar menemukan tempat pendidikannya.
Terima kasih dan salam
