Yasona, Enggar, dan Latar Belakang Ini Tinggal Saja Presiden!

Yasona Laoli.

Menteri di bidang hukum dan HAM ini susah diajak untuk kedua kalinya. Bagaimana napi dan lapas menjadi sarang penyamun bukan untuk bertobat namun mengulang bahkan lebih parah lagi perilakunya. Pembenahan hanya di depan media, faktanya nol besar. Tidak ada perubahan signifikan dari pemerintahan yang lampau.

Dalih kelebihan kapasitas terus menerus. Itu bukan jawaban, itu ngeles. Buat apa kemajuan zaman dan ilmu pengetahuan namun kalah oleh maling? Dalih yang tidak bermutu.

Setnov dan maling berdasi lain bebas, leluasa, dan bisa berlaku apa saja. Lha apa bedanya di lapas dan di hotel jika demikian? Benar bahwa penjara bukan balas dendam, namun tentu pengekangan kebebasan itu konsekuensi logis atas tindakan melanggar hukum. Jangan malah atas nama HAM kemudian melanggar HAM publik.

Enggar

Menteri yang mengurusi hajad hidup orang banyak dengan perdangan negara. Jaminan stabilitas harga dan produk yang menyangkut kepentingan dasar seolah salah urus. Masih saja naikturunnya harga dikuasai mafia di mana-mana. Buat apa jargon kerja kerja kerja, jika pola lama masih identik. Sama sekali tidak ada perbedaan dengan pemerintahan yang lalu.

Di ujung masa pemerintahan pun rekan kerja di dewan terkena OTT. Sangat susah jika mengatakan kemendag tidak terlibat. Impor yang bisa melakukan kementrin, dewan pastinya hanya akan membeikan lampu apa untuk itu. 

Ketika tukang lampu menerima uang, tentunya perlu yang menjalankan kemudi. Memang tidak sampai menteri, sampai hari ini, namun perilaku korup ini masih saja terjadi, tidak berbeda dengan yang lalu-lalu.

Fundamentalis dan Kelompok Intoleran

Jangan membawa penganut paham ini dalam pemerintahan mendatang. Penyakit akut yang berbahaya, jangan lagi perpanjang nafas mereka. Rekomendasi NU dan Muhamadiyah sejak 2009 dengan buku Ilusi Negera Islam Indonesia, perlu penegakan yang semestinya. Pembiaran selama ini telah merusak sendi berbangsa yang telah diupayakan terus menerus.

Bagaimana tidak semua elemen bangsa termasuk militer ada 3% terpapar ideologi ini, kepolisian belum merilis, karena angkatan muda pun telah memahami ideologi yang tidak tepat itu sebagai kebenaran. ASN, padahal merekalah yang menjalan roda berbangsa yang berdasar Pancasila. Sumpah dan janji jabatan mereka mana jika demikian?