Jokowi Memampang Raport Anies Baswedan
Usai dicopot dari jabatan menteri, Anies seolah membangun barikade pada posisi yang berseberangan dengan pemerintah, Jokowi terutama. Panggung semakin megah dan meriah dengan adanya jabatan baru, degradasi tidak soal karena gubernur Jakarta dan menyingkirkan Ahok yang sering disimbolkan sebagai Jokowi banget.
Perilaku ugal-ugalan dan asal beda demikian kuat bagi pemerintahan Jakarta. Beberapa kali menampakan seolah DKI adalah "oposisi" pemerintah pusat. Dan dia tahu dengan baik, tipikal Jokowi tidak akan membuka laporan mengapa ia dan juga menteri lainnya itu dicopot. Jokowi akan diam seribu bahasa soal itu.
Para menteri yang tereliminasi ini jauh lebih banyak yang "memanfaatkan" kebiasaan presiden yang demikian. Lihat saja Rizal Ramli yang begitu masifnya menelorkan kenyinyiran dan klaimnya kritik. Soal menteri keuangan yang jelek lah, atau apalah padahal jadi menteri pun ia tidak mampu. Malah mengusulkan Jokowi legawa, legawa untuk apa coba? Padahal ia yang jauh lebih tamak jabatan dan tidak legawa dipecat.
Hanya satu dua bekas menteri yang dicopot Jokowi masih mendukung dan bersama dalam barisan, namun orang-orang demikian akan kalah gaungnya. Pola pendekatan politis rebut corong dan bangkunya menjadi modal utama politikus frustasi.
Corong dalam era modern ini banyak sarana itu. Jika dulu hanya satu mikropon atau megaphone dan bisa terebut, hampir pasti massa terkuasai. Kini, media, media sosial, jaringan demikian murah dan masif bisa menjadi corong bagi ide, gagasan, dan narasi mereka. Apakah benar atau salah bukan pertimbangan. Yang ada itu kepentingan.
Dulu, bangku atau lapangan menjadi tempat untuk menguasai massa, kini organisasi dikuasi untuk mampu menjadi penguasa. Lagi-lagi soal cara tidak menjadi penting bagi para politikus petualang ini. Menduduki dan menguasai organisasi, partai, dan juga kelompok itu penting.
Anies dan Narasi yang Terbaca
Posisi Anies itu serba tanggung. Mau bersama barisan pemerintah pusat, Jokowi-JK-KHMA, ia jelas mati kutu. Ia diusung oleh partainya Prabowo. Tapi ia juga paham posisi itu sangat rentan karena ia tidak menjadi bagian utuh partai. Posisi kritis yang harus ia bangun sendiri. Tanpa wakil ia jalani dari pada merusak potensi pendukung dan pengusungnya.
Partai oposisi dan pendukungnya di Jakarta itu sama-sama bukan "miliknya" dan itu dia tahu banget. Tim yang ia banggakan itu pun "milik" partai bukan dalam kendalinya. Tidak heran kalau tim pemerintahannya pun menjadi penasihat hukum capres dari partai yang sama. Ia jelas tidak berdaya, meskipun sangat mungkin ia bisa berurusan panjang dengan profesionalitasnya, jangan sampai malah KPK juga. Siapa tahu.
Kepergian ke Jepang di mana pemerintahan Jakarta praktis kosong, ingat ia tidak punya wakil. Toh autopilot biasa saja bagi Jakarta. Ada pemimpin dan tidak toh sama saja. Namun ke luar negeri dalam kondisi sangat mungkin tidak kondusif sebenarnya jelas tidak patut. Potensi pergerakan massa, bisa juga akhirnya dibaca memang membuka pintu, dan itu sah-sah saja bukan?
