Mohon tunggu...
Susy Haryawan
Susy Haryawan Mohon Tunggu... biasa saja

bukan siapa-siapa

Selanjutnya

Tutup

Politik Pilihan

Ketika Amien Rais Ketakutan oleh Seretan Eggy Sudjana dan Sorotan Tim Hukum Nasional

16 Mei 2019   09:00 Diperbarui: 16 Mei 2019   09:12 0 23 7 Mohon Tunggu...

Ketika Amien Rais Ketakutan Seretan Eggy S dan Sorotan Tim Hukum Nasional

Gerak dan wacana tim hukum nasional cukup efektif. Ada dua yang pergi ke luar negeri, ada yang mulai nyanyi dari balik bui, ada pula yang bermanufer meralat maksud yang sudah dinyatakan jauh-jauh hari lampau.

Rekam jejak digital jangan diputarbalikan, masih ingatnya zaman lampau, lupa ini era modern jahatnya internet baru dirasakan. Amien biasa langsung ngeles tingkat maut ketika Eggy menyabet dan menyeretnya ke pusaran people power. 

Apa yang dinyatakan Eggy dan pengacaranya toh juga sudah pernah tim hukum katakan, mereka sedang mengkaji pernyataan 13-an tokoh lain soal perkataan dan pernyataan, salah satunya ya ini.  ketar-ketir juga dari pada lebaran di bui, toh tetap enak di rumah sendiri.

PP yang dinyatakan justru pertama kali oleh Amien pada 13 Maret  lampau, konteksnya adalah ia mengatakan jika ada kecurangan ia dan pihaknya tidak akan ke MK, namun melakukan people power. Nah ketika urusan PP ini berkepanjangan dan menyeret nama ES ke bui, tiba-tiba berbuah menjadi kedaulatan rakyat. 

Kasarnya, pp adalah kekuatan massa untuk menekan kelompok lain untuk melakukan apa yang tidak dilakukan. Contoh jelas 98 dengan adanya people power untuk memaksa Soeharto turun. Atau Philipina di mana Markos digulingkan dengan melakukan kekuatan massa yang menekan Markos mundur. Dalam skala kecil-kecilan sih sering hal demikian terjadi.

Lucu dan malah bisa menjadi lahan pemutarbalikan fakta, ketika berubah menjadi kedaulan rakyat, jangan lagi nanti menyebut oih itu hanya nama koran. Kedaulatan rakyat, bisa dipahami sebagai rakyat yang berdaulat, pemerintah itu mandataris dari rakyat. Kemudian, di mana kebenaran KR ala AR ini?

Jelas alasan PP tidak cukup mendasar karena perangkat peradilan, juga parlemen tidak ada yang macet dan mampet seperti 98. MK pun berjalan sebagaimana mestinya. Saluran hukum yang ada semua berjalan sebagaimana mestinya.

Kelucuan berikutnya adalah istilah kedaulatan rakyat, ya memang rakyat berdaulat, makanya ada pemilu, dan ingat prosentase keikutsertaan pemilih termasuk sangat tinggi. Artinya memang KR berjalan sebagaimana mestinya. Apa KR itu kemudian nggrudug KPU karena hasilnya tidak sesuai dengan apa yang diinginkan? Jika iya kog memalukan sebagai seolah tokoh nasional dan politikus kawakan.

Soal perubahan istilah dari people power menjadi kedaulatan rakyat, jelas hanya sebuah kamuflase, ngeles, dan upaya membela diri. Tidak ada yang salah dengan istilah people power, mau menekan seperti apa, menggerakan massa seberapa besar boleh dan sah-sah saja, asal obyek yang digrudug itu benar-benar melakukan pelanggaran yang sangat. Menghianati demokrasi, UUD 45, Pancasila, dan NKRI. Nah Apakah itu semua terjadi dan ada?

Masalahnya adalah bukan pada people power atau kedaulatan rakyat, namun siapa yang mau diganti, mau ditekan, dan mau digusur itu. Aneh dan lucu sebenarnya, ketika pemilu belum sah mengeluarkan hasilnya sudah teriak-teriak tidak karuan. Ketika hasil itu keluar dan kemenangan mutlak di luar akal sehat, bolehlah gerakan massa dan tidak perlu harus diulang-ulang akan jalan kog. Rakyat sudah cerdas tidak perlu diajak-ajak untuk ini dan itu.

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2
KONTEN MENARIK LAINNYA
x