Susy Haryawan
Susy Haryawan Wiraswasta

bukan siapa-siapa

Selanjutnya

Tutup

Birokrasi Artikel Utama

Perpanjangan Izin FPI dan Tabiat Birokrasi

11 Mei 2019   08:17 Diperbarui: 12 Mei 2019   10:20 2424 38 21
Perpanjangan Izin FPI dan Tabiat Birokrasi
Massa Front Pembela Islam melakukan longmarch dari Masjid Al-Azhar menuju ke Mabes Polri di Jakarta Selatan, Senin (16/1/2017). | (Foto: KOMPAS.com / GARRY ANDREW LOTULUNG)

Sejak beberapa hari, banyak ajakan untuk mengisi petisi pihak yang terkait tidak memberikan perpanjangan izin ormas FPI.  Melalui surel, atau jaringan perbincangan berbagai grup memberikan link tersebut. Jawaban jelas ikut dan beberapa ajakan saya tawarkan dan memperoleh sambutan baik.

Di kemudian hari, petisi tandingan juga ada, di mana dukungan untuk memperpanjang izin ormas itu  yang hampir selesai. Toh mau petisi yang menolak perpanjangan atau penghentian itu tidak ada dampak yang pasti, karena ada di tangan yang berwenang, bukan petisi.

Petisi sebentuk dukungan moral saja, dan menyuarakan sebagian suara rakyat, mengapa sebagian? Toh itu warga yang melek internet, yang tidak toh masih banyak. Pun yang peduli dan tidak peduli juga banyak. Paling tidak menjadi salah satu pertimbangan untuk pihak yang terkait mengaji mau memberikan izin atau tidak keberadaan ormas satu ini.

Beberapa hal  yang patut dilihat lebih lanjut adalah sebagai berikut;

Ormas satu ini pedomannya pokoke, di mana falsafah mereka pokoke, apapun asal bagi mereka benar, pihak lain menilai buruk, mana duli, laju terus, dan itu sering juga menabrak hukum positif. Lucu dan anehnya memaksakan "hukum" mereka, biasanya dengan dalih atas nama agama, namun pihak-pihak yang seagamapun menolak dan menilai berbeda.

Lebih cenderung falsafah pokok e, di mana tampilan yang sering tidak sesuai dengan apa yang dilakukan. Contoh mengatasnamakan agama, namun perilakunya bertentangan dengan agama. Mengatakan kegiatan keagamaan, toh isinya politik caci maki pemerintah yang tidak disukai.

 Arogansi, berkaitan dengan pedoman pokoke, perilaku mereka dalam banyak aksi adalah arogansi. Kekerasan verbal dan fisik sering dilakukan. Pemukulan dan perusakan bukan barang baru. Palagi beberapa waktu lalu, persekusi, pengeroyokan, dan aksi-aksi sepihak biasa mereka lakukan, ketika merasa tersinggung, ada ungkapan yang mereka nilai membuat mereka marah, langsung saja didatangi dan dipukuli.

Ketika melakukan aksi pun mereka biasa menutup jalan, menghambat kepentingan umum, dan merasa benar. Ini masalah yang erlu dibenahi, bukan soal ormasnya saja, namun juga aparat penegak hukumnya. Keduanya harus sinergi.

Pengggunaan atribut dan istilah agama, hal yang membuat bias dan orang jadi cenderung segan, termasuk aparat penegak hukum. Ketika ada perlawanan akan dinyatakan sebagai menghina agama, melawan umat, melecehkan agama, dan seterusnya-seterusnya. Ini masalah besar dan ribet dalam hidup bersama. Serba salah, tidak ditertibkan melanggar hukum, ditertibkan bisa jadi bumerang.

"Jangan sampai hanya normatif adminsitratif izin semata, namun juga ada pengawasan dan penindakan jika memang melanggar hukum." 

Agama semata menjadi label dan dimanfaatkan, toh banyak yang menggunakan label agama baik-baik saja. Perilakunya juga tidak sejalan dengan arus utama agama, dan juga tuntunan agama.

Jauh lebih cenderung aksi preman dengan pakaian dan labeling agama. Cenderung memperlihatkan bahwa preman berkedok agama. Toh dalam banyak perbincangan personal, para anggota ini pengetahuan agamanya cetek, awalnya preman-preman jalanan, dan atribut negatif lainnya.

Pembiaraan, dan sikap permisif selama ini membuat mereka menjadi-jadi. Dan ketika sudah mulai besar dan rimbun pohon itu sudah susah dipangkas dan diatasi. Penolakan dan respon balik sangat besar karena banyak pihak yang sudah mendapatkan keuntungan atau biasa memperoleh manfaat dari sana.

Ide dan gagasan Menko Wiranto bagus juga, dengan adannya tim yang memverifikasi ucapan dan ungkapan penghinaan pada presiden, tentunya juga untuk bangsa dan negara jauh lebih penting. Toh banyak orang yang makan di negara ini malah memuja bangsa lain tanpa malu dan merasa sungkan.  Harusnya ormas ini menjadi kajian utama tim ini bagaimana ke depannya.

Kebiasaan dan tabiat birokrasi bangsa ini lagi, bagaimana nanti orang-orang yang sama akan mendirikan ormas dengan identik, jika tidak diperpanjang lho, sikapnya yang sama, dan kadang lebih buruk tetap saja bisa terjadi. Ini menjadi perhatian bahwa orang-orang yang pernah terlibat dengan lembaga model tidak lagi boleh, apalagi jika dasar ormasnya masih sama.

Jangan sampai hanya normatif adminsitratif izin semata, namun juga ada pengawasan dan penindakan jika memang melanggar hukum. Sering malah membuat masalah yang lebih besar karena pembiaran dan sikap abai dari pihak penegak hukum.

Jangan berdalih dengan kebebasan berekspresi dan berorganisasi namun abai bagi kepentingan umum berbangsa dan bernegara. Aspek manfaat dan kepentingan umum juga perlu menjadi perhatian bersama. Karena sering atas nama kebebasan berpendapat dan berkumpul kemudian memaksakan kehendak, munafik namanya.

Jika memang pemerintah berpikir bahwa ormas ini masih boleh beraktivitas dengan memperpanjang izinnya perlu juga beberapa hal yang patut dicermati;

Penolakan di berbagai daerah perlu menjadi perhatian. Keberadaan mereka yang sering memaksakan kehendak dan berprinsip pokoke, perlu mendapatkan pembinaan intensif dan menyeluruh.  Hal ini yang sering menjadi permasalahan dan gesekan di lapangan. Jangan menutup mata.

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2