Genderang pesta demokrasi telah ditabuh. Masing-masing partai saling berlomba untuk bertahan di Senayan. Partai sekarang cenderung berkompetisi untuk tetap eksis di Senayan. Soal pemilihan presiden telah beku tidak bisa diapa-apakan lagi. Hanya Gerindra, PDI-P, dan kecil PKB yang mendapatkan efek domino karena keberadaan kader atau simpatisan mereka ikut dalam kontestasi puncak itu.
Partai-partai politik sangat paham kesulitan karena adanya dua gawe yang sama-sama penting ini. Pada posisi lain, bisa dimengerti jika beberapa pihak dan partai atau elitnya setengah hati di dalam mengusung kader partai lain sebagai presiden dan calon wakil presiden, padahal pada sisi lain mereka juga susah menjamin keterpilihan kader mereka untuk pileg. Posisi dilema dan sangat tidak mudah.
Paling gencar bermanufer di antara banyak partai, terlihat PBB dan SBY. Mengapa SBY dan bukan Demokrat, toh hanya SBY yang berbicara, bergerak, dan berdampak. Lainnya hanya mengekor dan mengamini apa yang dipilih SBY. PBB ada kemungkinan timbul faksi karena ketua umum telah memilih merapat ke posisi yang berbeda. Meskipun masih juga belum memberikan keputusan yang cukup bulat dan solid.
Usai Yusril memberikan keputusan menjadi pengacara JKW-KHMA, diikuti  pernyataan mana pernah Prabowo berjuang demi Islam, dan juga susahnya menghubungi Prabowo dan draft koalisi yang menguntungkan parpol non kader menjadi calon dalam pilpres yang belum dipikrikan Sandi, SBY juga menyatakan hal yang cukup mengagetkan. Prabowo tidak menguntungkan, dalam konteks bagi Demokrat khususnya. Hal yang sangat normal.
Muncul berikutnya Koalisi Keumatan, di mana yang berbicara adalah ketua majelis syuro PBB, dan lebih mengagetkan tanpa adanya Demokrat dan SBY sebagai ketua umum dari salah satu partai politik pendukung calon 02. Cukup menarik apa yang ada ini.
Pertama, pernyataan Yusril susahnya Prabowo dihubungi dan draft kebersamaan yang ternyata tidak ada dalam benak Sandi, tiba-tiba ada dalam tangan elit PBB. Ke mana arah PBB jelas terlihat. Model main dua kaki ala SBY ternyata menular.
Kedua, meninggalkan SBY dalam koalisi keumatan juga mengandung risiko yang cukup besar. Di mana Demokrat secara legal formal dilindungi UU, ada lengkap struktur organisasi, orang-orangnya, dan jelas ikut menandatangani pernyataan dukungan sehingga koalisi 02 bisa maju dalam pilpres kali ini.
Ketiga, malah lebih lucu ketika Rhizieq Shihab ada di sana. Dia ini siapa jika dibandingkan dengan SBY. Memilih kaburan dari pada mantan presiden. Memilih mantan napi dua kali dari pada presiden dua kali. Pilihan cukup aneh dan tidak berdasar sama sekali,
Keempat, meninggalkan Demokrat dan mengedepankan alumni 212, lha mereka ini apa? organisasi tanpa bentuk saja lho. Coba siapa mereka ini, nyatanya bisa pernyataannya saling menegasi, hari ini bicara apa besok apa. Sangat tidak jelas. Berbeda jika NU, Muhhamadiyah, atau Demokrat. Lha ini siapa jadi pemimpin, mana ada UU yang menaungi mereka. Mereka tidak memiliki kekuatan hukum, selain otot dan ngotot saja. Otak masih dicari-cari juga.
Kelima, cukup lucu luga ada koalisi di dalam koalisi. Ini masalah baru, apalagi jika berbicara nanti siapa dapat apa, siapa menjabat apa, politik dagang sapi jelas lebih mengemuka di sini.
Pilihan Demokrat itu realistis bahwa memang posisi Prabowo tidak menguntungkan bagi partai mereka. Namun dengan munculnya koalisi di dalam koalisi ini jelas lebih parah dan lebih ngaco lagi. Lucu dan aneh, mengapa tidak sejak awal, sebelum pendaftaran demikian. Apalagi PBB yang tidak memiliki kursi juga tidak cukup signifikan di dalam koalisi awal itu.
