Persoalan eksnapi nyaleg sebenarnya sangat sederhana. Orang dan parpol tarik ulur soal UU dan PKPU, jelas saja bagaimana memandang korupsi itu sebagai apa dulu. Kalau memang dinyatakan sebagi kejahatan luar biasa ya sudah jelas melebihi UU ataupun PKPU.
Dulu sekitar setengah tahun lalu masih hampir separo parpol ngeyel dan bersikukuh untuk tetap mengizinkan eksnapi korupsi menjadi caleg lagi. Pada akhirnya toh hanya satu dua yang bersikukuh dengan pendapatnya bahwa eksnapi tidak apa-apa menjadi caleg.
Benar bahwa hukuman yang sudah dilakukan itu memutihkan dan memulihkan keberadaan narapidana apapun kasusnya.
Namun apa iya selama ini hal tersebut terjadi dan terbukti? Lihat saja bagaimana perilaku maling berdasi dan napi narkoba berulah dan berulang. Hukuman juga bukan balas dendam. Sebanding dengan perbuatan bukan berlebihan. Susah melihat napi korupsi tidak akan mengulangi ketika mendapatkan kesempatan.
Sikap Gerindra dengan M. Taufiknya memang tidak ngotot, hanya tidak menyatakan pendapat, dan yang berupaya M. Taufik sendiri. Jelas partai tidak mau ikut terkena getah masa lalu salah satu kadernya ini, pun posisinya yang selalu berseberangan dengan pemerintah, masih dibutuhkan sebagai amunisi kelas wahid di dalam berkontestasi pilpres mendatang.
Partai bersama-sama Gerindra yang mengusung Prabowo toh senada dengan yang mengusung Jokowi. Termasuk PAN cukup keras berbicara mengenai hal ini, di mana mereka malah meminta Bawaslu konsisten. Cukup mengagetkan juga.
PKS malah sejak awal mendukung KPU dengan ide ini. Tidak heran mereka pun cukup kritis menyikapi keputusan Bawaslu ini. Mereka juga langsung mengganti kader mereka yang  ternyata pernah menjadi napi karena korupsi.
Demokrat jelas bisa melampiaskan "sakit hati" politik ke Gerindra dengan keadaan ini. Mereka menyatakan kecewa, bahwa  eks-napi masih boleh bertarung dalam pileg mendatang. Meskipun mereka juga belopotan dengan korupsi toh masih cukup jumawa untuk mengritik Bawaslu dan ikut mendukung KPU.
Apakah ini bisa berpengaruh pada koalisi pendukung Prabowo? Sangat mungkin, karena beberapa hal.
Pertama, mereka dibangun bukan atas kesamaan platform atau ide, apalagi ideologi, namun karena mereka maju karena asal bukan Jokowi. Belum lagi posisi Demokrat yang merasa dikacangin, dan mendapatkan momentum karena yang eks napi cukup tenar ada pada Gerindra.
Kedua, kepentingan parpol lebih memilih pileg yang sukses, ketika kepentingan menjadi presiden dan wakil presiden  toh tidak terakomodasi di sana. Apakah mereka akan all out untuk itu? Susah untuk bisa meyakini kala mereka juga perlu suara pileg yang lebih "menguntungkan" bagi mereka.
