Desmon, Arif bilang, kalau tidak dipilih lagi, KPK dipimpin Sadli Isra yang pro-KPK, demikian judul sebuah pemberitaan media online. Menarik dari judul saja, bagaimana pandangan seorang pimpinan MK, anggota dewan, dan sepak terjang mereka berkaitan dengan KPK. Ada lagi dalam isi berita yang "menimpakan" beban ini pada presiden.
Ketua MK memberikan tekanan, ada ancaman meskipun sangat halus, bagaimana keberadaan MK akan ada di bawah kendali pihak yang pro-KPK siapapun dia, kemudian diperjelas dengan nama. Ada impilkasi banyak hal di sini. Pertama,MK terdiri atas faksi yang pro-KPK dan anti-KPK, apapun maksudnya, lebih jauh bisa saja antikorupsi dan ada yang membiarkan keadaan korupsi tetap merajalela. Jika hal ini terlalu jauh untuk diterjemahkan, namun jika menyimak sepakterjang dewan dan KPK hal tersebut tidak berlebihan. Kedua,ada pihak, dalam hal ini petinggi negeri yang ternyata tidak pro-KPK yang bisa diindikasikan kalau mereka ini yang mmbuat kinerja KPK terhambat dan korupsi bisa merajalela.
Adanya pengakuan kalau KPK bisa berbahaya bagi  dewan jika yang pro-KPK itu yang menjadi pimpinan di MK. Konteks ini memang mengenai pansus. Artinya, bahwa dia tahu dengan baik kalau pansus memang lemah. keputusan konstitusi ternyata ditukar dengan kursi dan kekuasaan semata.
Lebih menarik dalam isi berita, Desmon mengatakan sekarang bola ada di presiden. Soal mau Arief tetap  menjadi hakim MK dengan konsekuensi menjadi ketua yang "tidak pro-KPK". Mengapa demikian? Karena Arief adalah pilihan dewan, meskipun kepres ada di tangan presiden, sebagai yurisprodensi adalah calon kapolri yang lampau. Hal yang sangat aneh dan luar biasa lucu oleh sekelas dewan berbicara demikian. mengapa?
Pertama, santer bahwa ada calon hakim MK yang bertemu dewan untuk melobi agar dipilih lagi. Diputuskan pelanggaran ringan, toh dipilih padahal juga sudah mengantongi peringatan karena mmain surat sakti. Mereka tahu tapi tidak mau tahu.
Dua, dewan ketakutan kalau yang jadi ketua MK adalah pro-KPK, maka pansus akan hancur berantakan. Mereka tahu sama tahu, mengapa tetap saja jalan. Dan memilih Arief yang sudah belepotan.
Tiga, keputusan pansus benar karena KPK menjadi obyek sebagai eksekutif, ketok 5 banding 4 dari MK. DPR merasa di atas angin, eh guru besar sejumlah 54 juga membuat pernyataan untuk Arief agar mundur. Baru Desmon berbicara soal Arief berbicara seperti itu dan presiden yang menentukan. Kalau tidak ada gerakan guru besar itu, apa juga akan keluar pernyataan Desmon ini? toh anggota dewan yang lain juga diam saja.
Apakah kalau Arief tidak dipilih lagi, bisa diandaikan keputusan mengenai posisi KPK berbeda? Jika iya, mengerikan sekali bangsa ini di tangan bandit-bandit demokrasi berjubah hakim, jaksa, berseragam polisi, tentara, dan berjas dewan atau eksekutif.
Seharusnya adalah, Arief sudah tidak layak, "mengancam" dewan, kecuali memang dewan yang tidak punya harkat dan martabat sehingga bisa ditakut-takuti dan diancam oleh pihak lain, padahal ia yang pengin jabatan dan tetap mendapatkan kursi.
Posisi Arief yang mengajak bertemu, dengan kalimat demikian, sudah ada pelanggaran ringan lagi mosok dewan tidak tahu sih etika politik, apalagi ini konstitusi. Seharusnya ditolak bertemu, langsung gagal sebagai kandidat hakim MK.
Reputasi yang demikian, tidak patut direkomendasikan kemudian membebankan pada presiden sebagai pengambil keputusan untuk menjadikan atau tidak Arief sebagai hakim Konstitusi. Ini ranah dewan sebenarnya kalau memang dewan serius mencari orang yang terbaik. Â Dengan ungkapan ini dewan tahu kalau Arief tidak layak.
