Isu Mahar dan Hanurapun Geger

Isu mahar dan Hanurapun geger, nampaknya isu mahar masih akan panjang. Hal menariknya, bukan Gerindra dan La Nyalla yang membuat lebih heboh. Hanura yang seolah diam itu malah lagi bergolak. Mosi tidak percaya dan saling klaim lebih berhak, dan kemudian pecat memacat terjadi. OSO kembali menghadapi mosi tidak percaya, dulu di DPD, dan kini di Hanura.

Isu mahar yang berhembus di Hanura memang jauh lebih kencang dan memberikan indikasi adanya bukti meskipun selalu saja adanya penolakan dan dua versi.  Beberapa indikasi itu adalah, pertama,adanya dua SK sebagaimana terjadi dalam beberapa pencalonan kepala daerah. Ada salah satunya Purwakarta. 

Mengapa ada dua SK? Alasan kedua,SK yang ditandatangani ketua umum dan sekretaris jenderal, dan ada pula SK yang ditandatangani oleh ketua umum dan wakil sekretaris jenderal. Ketiga,siapa saja yang mendapat Sk tentu bisa dimintai keterangan, mengapa satu partai bisa ada dua pasang yang direkomendasikan. 

Hal yang jauh lebih menarik, karena ini ada bukti, hitam di atas putih lagi. Bahwa pembuktian mengapa ada dua itu yang perlu dilakukan. Jelas ada sesuatu. Apakah palsu? Jika palsu tentu pihak bakal calon atau pihak lain yang melakukan, dan ada pidana tentu.

Bawaslu ini harus serius menyelesaikan, karena kaitannya sangat panjang. Bagaimana jika benar, ada uang atau kutipan uang, yang sudah dinyatakan secara tidak langsung oleh OSO, bahwa beaya politik tentu semua paham. Mengapa penting? Posisi OSO yang memegang ketua DPD pun bisa berpotensi adanya permainan uang. Mengapa? Karena kalau ada permainan uang di bidang lain, potensi yang sama juga bisa tejadi.

Posisi senator namun juga partai politik, jika demikian, apa bedanya dengan dewan legeslatif? Hal yang berbeda kasus namun sangat erat ketika ada indikasi main uang dan pelanggaran hukum.  Menantikan kinerja Bawaslu menegakkan aturan sehingga pemilu berkualitas, dijalankan dengan baik sesuai dengan koridor hukum dan perundang-undangan serta dilakukan oleh politikus beretika.

Dua kubu yang saling memecat dan merasa lebih berhak, kini sedang saling berwacana dan menyatakan diri. Posisi OSO yang kritis karena adanya pemecatan, padahal dia adalah ketua umum. Kubu loyalis Sarifudin Suding pun merasa perlu adanya munas luar biasa. Eh ternyata jawaban dari kubu OSO sama, dengan memecat Sarifudin Suding. Artinya ketua umum memecat sekjend dan sekjend memecat ketua umum.

Partai yang lahir sebagai anak kandung reformasi, meskipun bidangnya adalah produk lama, ternyata memiliki jiwa yang sama saja. Belum beranjak dari masa lalu. Masih relatif sama. Tidak heran jika aroma uang jauh lebih kuat daripada prestasi. Hanura yang dibidani Pak Wiranto usai dipecundangi Golkar era lalu itu kini ada pada tubir yang sama.

Petualang politik yang tiba-tiba duduk manis di atas, memang susah untuk bisa dipercaya bisa membawa Hanura pada posisi strategis. Pejabat di Hanura bukan kader ideologis militan, namun pindahan dari partai politik yang dulunya juga memiliki friksi dan faksi. Nampaknya tabiat lama ini masih terbawa.

Hal yang perlu penanganan serius karena melibatkan paling tidak diwakili dua kubu, senator dan dewan. keduanya tentu tidak bisa benar semua, jika Suding melakukan kesalahan dengan menyatakan pelanggaran OSO itu tidak benar, artinya sudah melakukan fitnah yang bukan biasa saja karena melibatkan pejabat tinggi negara. Tidak bisa dipisahkan lho, posisi ketua umum Hanura dan ketua DPD karena satu dan tuduhan soal uang, di mana sedang menjadi kejahatan luar biasa bagi bangsa inii. Harus diselesaikan dengan tuntas, penyelesaian hukum, bukan politis.

Jika memang benar OSO melakukan pelanggaran, bukan hanya AD/ART Hanura saja yang dilanggar, ia juga berpotensi main yang sama di lembaga DPD. Hal ini sangat mengerikan, apalagi dulu pun gejolak yang sama sempat timbul. Aspek kehati-hatian menjadi penting, sehingga DPD yang minim prestasi dan kontribusi itu bukan menjadi tempat bersembunyi dan diam tanpa kontribusi.

Ragu akan penyelesaian isu mahar ini, meskipun kasus Hanura ini jauh lebih bisa diselesaikan karena adanya kemungkinan bukti yang sah. Beda dengan apa yang diucapkan La Nyalla ke Prabowo. Kemungkinan sangat besar bisa diusut dengan adanya dualisme SK.

Tidak seperti di Golkar yang senyap usai adanya SK baru dan angin lalu, karena jauh lebih berbicara mengenai kepentingan. Tidak akan ada tindakan lanjut untuk ungkapan di Golkar.

Gerindra yang bisa dikatakan klaim sepihak, susah juga diselesaikan. Satu pihak bersikukuh tidak ada, dan sisi lain menyatakan ada, tanpa bukti mau apa? Memang ada  klaim permintaan ini itu via medsos, toh bisa dinyatakan itu pribadi bukan partai.

Harapan besar dipanasnya kondisi Hanura bagi perbaikan demokrasi. Kehendak baik perlu bagi dewasa, baik, dan kualitas demokrasi yang meningkat. Apakah mau? Itu perlu waktu dan bukti.

Salam