Menguap ke Mana Kecerdasan Anies Baswedan Itu?

Menguap ke mana kecerdasan Anies Baswedan itu, dulu bagaimana ia menampilkan diri sebagai sosok yang santun, murah senyum, dan ide-ide segar untuk paling tidak dunia pendidikan Indonesia. Tidak heran, ia cukup moncer di dalam konvensi menjadi presiden melalui Partai Demokrat. Pun ketika menjadi salah satu timses JKW-JK. Di sana lahir istilah Merajut Kebhinekaan.Demikian juga waktu menjadi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Adanya ide memuliakan guru dan hari pertama mengantar sekolah. Semua ide baru, keren, dan juga sangat mendasar, serta baik. Tidak lupa soal ide Indonesia Mengajar.

Gerakan Memuliakan Guru. Gagasan baru dan bermanfaat jika benar-benar dilakukan. Memberikan "balas jasa" dan penghormatan serta memuliakan guru. Memberikan keringanan ketika ke bengkel, naik angkutan umum dengan perlakuan istimewa. ABRI dulu menerima "pemuliaan" seperti itu, masa ORBA dan memang benar "kedudukan" ABRI terhormat. 

Ide bagus daripada sertifikasi yang sering malah lepas konteks. Bersama-sama seluruh bangsa yang memberikan pemuliaan, bukan hanya oleh negara. Salah satu yang melakukan adanya seorang yang telah sukses, memberikan hadiah jalan-jalan ke luar negeri seluruh gurunya. Satu kisah, coba jika semua siswa melakukan sesuai kemampuannya?  Gagasan segar bukan?

Gerakan Indonesia mengajar. Ide baik dan keren. Mengirim tenaga kependidikan ke garus terluar bangsa ini. mengejar ketertinggalan dari Jawa sebagai pusat banyak hal. Gagasan baik dan benar-benar mendesak. Soal adanya ini dan itu, kekurangan dan sebagainya, hal yang masih bisa dibenahi. Toh gagasannya patut mendapatkan apresiasi.

Namun kini, dari masa pilkada masih kampanye, banyak gagasan yang saya tahu dengan persis Pak Anies tahu bahwa itu salah, bahkan sesat, namun mengapa masih saja ditabrak dengan seolah sadar. Beberapa hal yang aneh bahkan selah mengingkari kata-katanya sendiri. Bagaimana ia mengatakan kata-kata dan kalimat pribumi berkuasa.... Padahal jelas-jelas keberadaan gubernur Jakarta itu selama ini jelas juga WNI, beda kalau masa penjajahan dulu tentunya. Hal yang jelas disengaja dengan maksud tertentu. Berbeda dengan ketika menelorkan jargon Merajut Kebhinekaanbukan? Beberpa hal yang sangat fundamen bahkan potensi melanggar hukum layak dicermati;

Soal mempertahankan diri untuk tidak menggusur, dengan pilihan menggeser, baik adanya, namun dalam salah satu dialog, gubernur menyebutkan, bukan soal melanggar hukum...dan sebagainya. Artinya boleh dong melanggar hukum, asal tidak menimbulkan banjir, dan sebagainya. Benar bahwa hukum kalah dengan kemanusiaan, namun memberikan toleransi pada pelanggar hukum juga melanggar HAM bagi pihak lain. Mosok Pak Anies tidak tahu hal itu, jelas sangat tidak mungkin. Sepakat bahwa soal hukum dan peraturan bukan segalanya, namun mana ada sih orang yang dituntut kesadarannnya bisa, lihat saja itu pajak. Masih saja ribut, apalagi melihat hidup berbangsa kita yang masih banyak paa taraf belajar.

TGUPP. Soal ini ada dua hal dan dua peristiwa yang bisa sebenarnya kalau dituntut pihak lain. Ddulu, pas pembahasan awal, ada pernyataan kalau ada dana dari swasta untuk tim itu. Bantahan bukan yang dikatakan itu, namun oleh pejabat yang berwenang dan dulu tahu dengan baik mengenai hal itu. Artinya, jika pihak yang dikatakan itu, tidak perlu mengatakan dituduh, menuntut dan melaporkan dengan pasal sebagai pencemaran nama baik dan fitnah jelas bisa. 

Syukurlah pihak lain memilih membiiarkan saja. Kali ini, ketika pihak kemendagri mencoret anggaran itu, kembali muncul kelucuan, kalau memilih untuk halus bukan kata kebodohan, jelas sudah dikatakan sejak  lama kalau soal asal-usul dana yang dulu dikatakan  swasta, ternyata kini mau dianggarkan dalam APBD, jelas saja ditolak, bukan soal siapa gubernurnya lho ya. Kembali hal ini, coba jika gubernur terdahulu dan kemendagri itu mudah tersulut bisa jadi polemik berkepanjangan. Apa Pak Anies tidak tahu hal ini? Jelas saja tidak mungkin. Susah mengatakan gubernur tidak tahu hal ini.

Pengalihfungsikan jalan demi lapak PKL. Jelas melanggar UU, bisa saja jika itu hanya sementara seperti CFD. Kalau terus, dan pasar sementarapun belum pernah ada yang menggunakan jalan. Apa nanti kalau jalan habis mau pakai SUBK juga untuk pasar PKL? Tentu tidak akan bukan?

Apakah kecerdasannya hilang karena pergaulan? Bisa saja demikian, karena kebiasaan setengah fakta yang dianut lingkarannya, membuat sikap kritisnya melayang jauh. Jika demikian mudah, kecerdasan, kekritisan, dan pola bijak bisa hilang dalam sejenak karena bergaul, sungguh sayang apa yang ada belum menjadi jati diri atau paling tidak tabiat baik yang layak dicontoh.

Sekiranya memang hanya sedemikian kadar kebijaksanaan dan kecerdasannya kog kelihatannya tidak mungkin. Susahlah sesaat berpikiran sangat maju dan progresif, suatu saat sangat naif. Hal yang sangat susah bisa diterima akal sehat tentunya.

Bisa pula bahwa hal ini disengaja untuk menyenangkan pihak-pihak tertentu demi sesuatu. Jika demikian, sungguh sayang kualitas pribadi dikorbankan demi sesuatu yang ada di luar diri. Jangan lupa, bahwa sebagai pejabat publik juga membawa banyak gerbong di belakangnya. Daerah yang dipimpin terkena, apalagi rakyatnya. Tidak ada yang salah mencari peluang lebih besar, menjadi presiden atau wapres misalnya, tpi apakah harus dengan mengalahkan kualitas diri yang sempat baik itu?

Salam