Susy Haryawan
Susy Haryawan lainnya

bukan siapa-siapa

Selanjutnya

Tutup

Politik

Seandainya, Kinerja DPR Selalu Cepat seperti Memilih Panglima TNI dan Hakim MK

7 Desember 2017   09:55 Diperbarui: 7 Desember 2017   10:13 536 15 6

Seandainya, Kinerja DPR Selalu Cepat seperti Memilih Panglima TNI

Seandaianya kinerja dewan selalu cepat begini, negara tidak akan menjadi seperti sekarang ini. Pimpinan yang ada dua hanya label dan bak macan ompong, yang dua hanya banyak omong kosong, dan pimpinan utama yang halus tutur katanya itu, malah sibuk dengan masalahnya sendiri. Dugaan kriminal lagi. Mereka lama, berlambat-lambat, dan seolah tidak bekerja. Apalagi jika menyangkut hidup hajat rakyat, bangsa, dan negara. Tarik ulur kepentingan kelompok jauh lebih kuat dan dominan. Eh tiba-tiba kemarin, dua pemilihan petinggi negeri ini dengan gegap gempita usai ketok palu hanya dalam sehari.

Miris dan malas membicarakan lembaga miskin prestasi ini. Namun kalau tidak ditulis mereka merasa tidak ada masalah. lha dikatakan masalahnya, dikritik, dinyatakan kemalasan, kebodohan mereka saja masih berlari ke sana ke mari mengejar proyek, menilai lembaga lain, sering pula menekan lembaga lain demi kepentingan sendiri.

Pergantian Panglima TNI

Sama juga dengan penggantian Kepala Kepolisian RI yang hanya membutuhkan persetujuan. Mereka tidak banyak masalah dan ribut. Namun curiga, mereka tidak tulus dalam bekerja sama ini, karena reputasi buruk mereka memang sangat tidak bisa dipercaya. Bagaimana mereka bisa menyetujui penyalonan Komjend Budi Gunawan kala itu. Di sisi lain, BG sudah tersangka dalam bidikan KPK. Jika mereka kritis, cerdas, dan tidak culas mereka akan menolak. 

Mereka menerima karena akan berdalih, itu presiden yang salah. Konteks memang saat  ini berbeda, karena Marsekal Hadi relatif bersih, tidak ada masalah, dan belum pernah berurusan yang menjadi cacat cela. Kritikan tidak ada capaian menonjol masih sangat wajar. Toh mana ada sih kepala staf yang berprestasi? Panglima pun demikian, kontroversi iya. Jadi kecepatannya bukan sebuah prestasi, kinerja ogah-ogahan. Apalagi jika dugaan adanya kunjungan yang dikemas bahasa agamis, silaturahmi itu tidak polosan. 

Susah menduga apalagi memercayai hanya makan pagi, atau makan siang, atau makan malam saja. Melihat perilaku tamak mereka selama ini susah melepaskan diri dari amplop. Yang jelas mereka lepas dari soal dugaan, baik culas, atau tamak mereka kerja cepat. Sehari bisa kelar tanpa ada yang menyatakan berbeda secara mendasar. Wajar karena toh ini mereka sangat lepas kepentingan, tidak bisa memaksa panglima untuk bergerak seperti kemauan mereka. Sangat normal dan wajar.

Pengukuhan Dua Periode Ketua MK

Menarik, ketika di tengah desas-desus adany kongkalikong, bukan lobi-lobi. Lobi-lobi masih ada kebaikan, demi kepentingan lebih besar. Kalau kongkalikong, demi kepentingan diri sendiri. Hanya satu yang tidak setuju, artinya ada sembilan fraksi yang setuju atas majunya kembali Hakim Arief Hidayat, dan melengganglah ia. 

Padahal pernah berbuat tidak patut dengan katabelece untuk keponakannya. Jelas MK lahir era reformasi untuk menghilangkan nepotis, eh malah kembali gaya Orba nepotisnya keluar. Ini hakim MK lho, jabatan tinggi, ketua lagi, tidak patut melakukan perbuatan seperti itu. Komisi etik memang melihat ini sebagai hal yang tidak luar biasa. 

Namun di tengah gencarnya ia mencoba kong kalikong, sebenarnya memperlihatkan bahwa  ini pemimpin yang rendah kualitasnya. Pemimpin yang berkualitas, berprestasi akan dengan tenang-tenang yakin akan dipilih. Prestasi juga tidak ada berarti. Jika memang berprestasi buat apa ia hari melobi DPR? Hal ini sudah ada yang membahas, soal isi kongkalikongnya itu, namun sangat mengerikan bagi keberadaan KPK dan ugal-ugalannya DPR jika mulus menjabat ketua lagi. Jangan sampai dua hakim yang telah menghuni sel bertambah.

Cepatnya DPR

Dua peristiwa dengan dua latar belakang, memperlihatkan dewan bekerja cepat pada tataran yang tidak menguntungkan bagi mereka secara kelembagaan, bahkan bisa menjatuhkan wibawa pemerintah. Lucunya dewan dari partai pengusung pemerintah pun cuek bebek. Mereka seolah tidak peduli keberadaan Panglma TNI, kepala staf, atau Kapolri. Mengapa berbelit ketika untuk komisioner KPK? Mereka jelas takut dan memilih yang sekiranya tidak mengalungi mereka dengan tali gantungan karena sifat maling mereka. Berbeda kasus dengan hakim MK, memang itu pilihan mereka, dan sudah ada indikasi janji manis dan janji surga bagi mereka. Siapa yang menjadi setuku, jelas tidak perlu berlama-lama.

Produk hukum mereka sangat tumpul. Jauh lebih banyak inisiatif dari pemerintah, toh mereka juga ogah-ogahan, ada tuntutan ke MK mereka juga abai, tidak datang, dan tidak peduli. Tapi jangan kira kalau menghakimi KPK terutama, wah mereka ahlinya.

Ternyata balok di depan mata tidak kelihatan  dan pasir di seberang lautan jelas itu sangat kontekstual bagi dewan. Kinerja buruk dan nol prestasi itu sama sekali bukan menjadi beban moral bagi mereka. Rebutan kursi dan jabatan jauh lebih sering daripada menghasilkan hal yang baik bagi bangsa dan negara. Menguntungkan dilakukan cepat, merugikan atau tidak mendapatkan apa-apa lambat dan tidak peduli, toh gaji dan tunjangan tetap diterima, meski tidak bekerja sekalipun.

Salam