Mohon tunggu...
Susy Haryawan
Susy Haryawan Mohon Tunggu... biasa saja

bukan siapa-siapa

Selanjutnya

Tutup

Humaniora Pilihan

First Travel, Bisa Jadi Lapindo Kedua

19 Agustus 2017   09:13 Diperbarui: 19 Agustus 2017   10:57 1434 16 12 Mohon Tunggu...

Ikut prihatin kepada para korban penipuan biro perjalanan yang akan melaksanakan ibadah malah terkena penipuan.  Tentu mereka panik dan bingung, uang yang tidak sedikit, menabung demi bisa memenuhi kehendak hati, eh malah termakan  ketamakan dan gaya hidup pihak-pihak tertentu.

Adanya ide negara untuk tetap memberangkatkan mereka, tentu tidak bisa dipersalahkan sepenuhnya. Mereka korban. Namun uang kisaran 0.6-0,7 T bukan barang kecil, apalagi ini dilakukan sepenuhnya oleh swasta dan para korban bukan pihak yang kurang mampu tentunya.

Lapindo

Negara harus menanggung  begitu banyak dana untuk meringankan beban bagi para korban. Dalih adanya bencana alam, yang banyak diperdebatkan, namun demi kehidupan rakyat yang menjadi korban masih bisa diterima dengan rasional. Walaupun jika menyimak, toh pemilik perusahaan jelas berkelit dengan berbagai cara agar itu menjadi tanggung jawab negara sepenuhnya. Padahal belum tentu jika mendapatkan keuntungan, apa juga mau sepenuhnya buat negara? Tentu tidak akan terjadi.

First Travel

Kisah ini sebenarnya banyak terjadi di kisah yang lain, apa beda dengan Taat Pribadi, apa beda dengan penipuan bisnis online,atau koperasi dan investasi bodong lainnya.Yang membedakan adalah mereka menggunakan  alasan agama dan label ibadah untuk menarik peminat makin tergiur. Dana dasarnya sama tamak dan rakus untuk gaya hidup hedonis. Bukti-bukti kekayaan pribadi, gaya hidup untuk melakukan keliling dunia, menunjukkan sikap kurang bertanggung jawab atas apa yang telah mereka terima. Menawarkan perjalanan namun tidak memberangkatkan, sedang uang sudah diterima kan jelas pribadi yang tidak bertanggung jawab.

Masalah swasta bukan masalah negara

Negara tidak perlu memberangkatkan mereka, kecuali aset yang disitia setara atau minimal  mendekati angka untuk beaya ke sana itu. Mengapa demikian? ini penuh masalah swasta yang tidak ada sangkut pautnya dengan negara yang harus menanggung gaya hidup para pengelola. Wacana meminta negara membeayai tentu berlebihan, karena pemasukan dari mereka ke negara apa sampai nilainya itu. Akan berbeda jika kebakaran dan uang cash mereka terbakar semua, itupun mustahil zaman seperti ini. Bukan maksudnya negara abai akan rakyat yang menderita tapi perlu tahu juga bagaimana kondisi yang terjadi.

Negara dibebani banyak masalah pribadi dan kelompok

Sering negara harus membayar kerugian akibat abai dan tamak pribadi dan kelompok. Bagaimana tidak markas tentara dibakar polisi dan sebaliknya hanya karena emosi  sesaat, harus dibayar negara. Belum lagi kerusuhan pilkada dan sejenisnya. Saatnya negara tegas untuk membebankan pelaku untuk semaksimal mungkin membayar kerugian. Hukum bukan balas dendam, hukum untuk memberikan pembelajaran. Selalu terulang karena penerapan hukum yang tidak jelas.

Gaya Hidup Instan dan Hedonis

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2
  3. 3
VIDEO PILIHAN