Ini jauh lebih realistis dan paling bisa diterima nalar sehat. Bagaimana partai lain yang masuk di setgab bancaan,ada P3, ada pula tuduhan di kementrian profesional meskipun tidak berlajut, kasus Dahlan Iskan tetap saja merugikan negara berjibun, bagaimana uang sudah dicairkan namun GI tidak ada yang beres. Tidak bisa pula begitu saja dilupakan soal Lapindo,jelas Hambalang, soal gardu induk,KTP elektronik, Century,dan banyak proyek mercusuar yang terbengkalai sekian lamanya.
Pembiaran dalam arti demi stabilitas apapun, kasus demi kasus didiamkan atau ditutup begitu saja. Bisa dimengerti bagaimana Pak Beye yang memiliki kepercayaan satu musuh berlebih, seribu kawan kurang.Kasus demi kasus berhenti tidak dilanjutkan ke mana-mana. Apa mungkin Gayus dkk itu sendirian saja? Sangat tidak mungkin bukan? Termasuk si Riza Chalid, Labora Sitorus, dan lainnya.
Sistem.
Tidak berlebihan jika, melihat apa yang diembat Nazarudin itu. Semua kementrian ia terlibat, kementrian pendidikan dengan uang universitas-universitas, pembelian saham Garuda Indonesia, kementrian kesehatan, kementrian pemuda dan olah raga, kementrian desa, dan jangan-jangan malah dia ini “presiden” lha bisa masuk ke semua kementrian. Melihat kapasitas Nazarudin yang “biasa saja” baik di dunia bisnis dan politik, apa dia ini bukan hanya “boneka” atau obyek penderita saja? Berbeda jika sudah malang melintang di dunia usaha sekaliber Aburisal Bakrie, Jusuf Kalla, atau minimal sekaliber Sandiaga Uno, Bambang Susatyo, atau ChairulTandjung, lha ini namanya saja belum terdengar, namun yang disita bagi negara saja sudah sebegitu besar, dan itu pasti sangat kecil dari nilai sesungguhnya. Di dunia politikpun bukan orang hebat, tenar, dan luar biasa, seperti Anas, Mega, atau Nurul Arifin. Sangat bukan siapa-siapa. Sangat naif jika melepaskan begitu saja kecurigaan ke arah sistem yang dibangun Demokrat untuk ini.
Apa yang perlu dilakukan?
Dorong UU Pembuktian terbalik,dengan demikian orang tidak bisa seenaknya mengatakan praduga tak bersalah,mengirim rekening dengan uang yang berlebihan sebagai dana untuk mengesankan ada suap atau menyuci uang. Hal ini sudah sangat mendesak. Pekerjaan tidak jelas namun memiliki rekening luar biasa, hidup mewah, termasuk PNS, dewan, dan birokrat busuk.
Tidak bisa dipungkiri beayapolitik demokrasi akal-akalan adalah mahal. Uang dari mana sah dan bisa diusahakan asal roda politik berjalan. Sikap curiga bisa dikurangi jika sudah menjadi partai modern yang trasparan bukan semata jargon, namun benar-benar terjadi.
Proses hukum berkelanjutan. Selama ini lokalisasi pelacuran ditutup, namun lokalisasi kasus menjadi andalan.Siapa saja yang dinyatakan dalam putusan perkara maling harus disidik agar tidak ada kecurigaan dan malah tersandera.
Maling anggarandicabut hak dipilihnyaminimal satu periode. Paling parah, sudah pernah maling, berkuasa, teriak nyaring seperti seorang suci, eh ternyata diindikasikan maling lagi. Ini tidak sedikit, pindah partai dan seperti diputihkan sejarah permalingannya.
Menciptakan efek malu. KPKjangan pakai mobil ber-AC, kaca gelap, bawa saja mobil kancil biar mereka bisa merasakan jika ada batu melayang ke mukanya. Maling difasilitasi, dan maling lagi. Efek jera belum ada, malah mengaku sebagai rezeki, dizolimi, rekayasa, dan sebagainya.
Salam
