Tanggal 15 September 2021 menjadi babak sejarah perang dingin baru. Dimana Pakta AUKUS didirikan sebagai bentuk keamanan kolektif dan trilateral negara Australia, Britania Raya, dan Amerika Serikat (Australia, United Kingdom, United States).Â
Pakta tersebut mencakup bidang utama berupa kecerdasan buatan, cyber warfare, asimetryc warfare, ancaman hibrida, kekuatan bawah air dan serangan jarak jauh. Selain itu, AUKUS akan berfokus pada kemampuan militer yang terpisah dari five eyes.
Terbentuknya AUKUS menjadi tandingan terhadap hegemoni China. Babak perhelatan baru dimulai AUKUS vs Tiongkok. Sementara China terus melakukan trade war. Produktivitas dan distribusinya menimbulkan hegemoni tersendiri. Bagi China, tindakan ini sebagai extremely irresponsible/tindakan yang tidak bertanggung jawab.
Sementara Negara Prancis menarik Duta Besarnya di Australia dan membatalkan kerja sama pengadaan kapal selam karena dianggap skak in the back/tikaman dari belakang sejumlah uS$ 40 miliar.
Sikap Negara Malaysia justru menolak Pakta AUKUS meski  tergabung bersama dengan FPDA. Five Power Defence Arrangements (Susunan Lima Kekuatan Pertahanan, disingkat FPDA) adalah hubungan pertahanan melalui rangkaian persetujuan multilateral antara Britania Raya, Australia, Selandia Baru, Malaysia, dan Singapura (semuanya anggota persemakmuran Britania Raya) yang ditandatangani tahun 1971.
 RI dan Malaysia menolak AUKUS, Filiphina mendukung AUKUS. Kepentingan ekonomi di ASEAN sangat beragam, satu negara dengan lainnya memiliki sikap yang berbeda dan mencari titik kuat masing-masing.
 Jika ditinjau lebih dalam lagi, kapasitas militer aliansi AUKUS yaitu Amerika Serikat dengan budget US$ 740,5 miliar, jumlah alutsista 490, dengan peringkat 1.  Inggris US$ 56,04 miliar, jumlah alutsista 88, dengan peringkat 3. Australia dengan budget pertahanan militer US$ 42,7 miliar, jumlah alutsista 48, dengan peringkat 19. Bagaimana dengan posisi Indonesia dan China? Sementara Indonesia berada pada peringkat 16 dan China pada peringkat 3.
Isu AUKUS bukan hanya isu militer, efek domino didalamnya adalah humanity/kamanusiaan, hak asasi manusia, ekonomi, lively world, penghidupan dari masyarakat yang tidak terhubung dengan ekonomi global juga akan terdampak secara  negatif jika terjadi perlombaan senjata dikawasan.
Banyak negara berharap pada sikap Indonesia dan sikap negara ASEAN. Terlebih konflik Nine Dash Line/ 9 garis putus yang melibatkan negara-negara ASEAN dan negara adikuasa secara tidak langsung.Â
Meskipun Indonesia tidak mengklaim atas kepemilikan Pulau Paracel dan Spratly, sikap Indonesia harus tetap waspada terhadap Pakta AUKUS dan Tiongkok.Â
