Mohon tunggu...
Ishak Pardosi
Ishak Pardosi Mohon Tunggu... Spesialis nulis biografi, buku, rilis pers, dan media monitoring

Spesialis nulis biografi, rilis pers, buku, dan media monitoring (Mobile: 0813 8637 6699)

Selanjutnya

Tutup

Hukum

Karen Agustiawan, Cerita "Koboi Minyak" Mencari Keadilan

2 Desember 2019   21:59 Diperbarui: 2 Desember 2019   21:59 0 0 0 Mohon Tunggu...
Karen Agustiawan, Cerita "Koboi Minyak" Mencari Keadilan
Karen Agustiawan (Tribunnews)

Paling menyesakkan itu kalau dituduh berbuat salah padahal kita merasa tak pernah berbuat kesalahan. Pasti kita tuntut sampai ke manapun. Bila perlu hingga ke Pengadilan Den Haag di Belanda. Bodoh amat. 

Namanya juga mencari keadilan. Yang terang-benderang berbuat salah saja masih sibuk mencari keringanan hukuman. Syukur-syukur, diguyur grasi dari Presiden. Kalau sedang beruntung. Ada kan yang begitu? Ada. Apa lagi yang sama sekali merasa tak salah? Ayo, kita jabanin!

Kira-kira begitulah yang kini dialami Karen Agustiawan, mantan Dirut PT Pertamina (Persero). Bersusah-payah mencari ladang minyak di dalam dan luar negeri, eh malah dituduh korupsi. 

Padahal tahu nggak, Karen itu adalah seorang pebisnis. Tahu kan yang namanya pebisnis, kalau tak untung ya rugi. Paling mentok, balik modal yang dalam hitungan bisnis juga tergolong rugi. Tapi tak rugi-rugi amat. Sesederhana itu.

Namun seorang pebisnis pasti sulit memastikan barang dagangannya ludes terjual. Walau memang, seorang pebisnis punya perhitungan tersendiri, tak sembarang menjual atau membeli barang. Ada hitung-hitungan yang rumit dan matang. Terakhir, pebisnis biasanya tak bisa lepas dari yang namanya insting alias naluri alias feeling.

Karena sifatnya tak pasti itulah tak semua orang berbakat menjadi pebisnis. Hanya orang-orang tertentu saja, yang nekat berspekulasi. Memilih untung atau rugi. Kalau betul ya untung, kalau salah ya rugi. Bila beruntung maka laba perusahaan akan terdongkrak. Pesta pora. Namun kalau sedang merugi, apakah pebisnis tersebut pantas dihakimi? Atau bahkan dituduh melakukan korupsi hanya karena perhitungannya meleset hingga menyebabkan kerugian? Namanya juga bisnis, mana ada yang pasti?

Nah, ternyata ada loh yang begitu. Karena meleset malah dituduh korupsi. Yuk, simak ceritanya.

Alkisah, PT Pertamina (Persero) pada 2009 tergiur dengan tawaran ROC Oil Company, sebuah perusahaan migas di Australia. Di sana ada blok migas bernama Basker Manta Gummy (BMG) yang dikelola oleh ROC. Pertamina ditawari untuk ikut menanam saham (participating interest/PI) di blok migas tersebut. Karena ini bisnis migas dan bukan bisnis pisang goreng, perhitungan ketat dari segi bisnis dan hukum korporasi wajib didahulukan. Tidak langsung asal beli.

Sebagai Dirut Pertamina, Karen kemudian membentuk tim akuisisi yang dipimpin oleh Manager Marger & Akuisisi Pertamina, Ir Bayu Kristanto dan dibantu oleh konsultan hukum eksternal yaitu Baker Mc Kenzie, serta konsultan keuangan dari Delloite Konsultan Indonesia. Tugasnya, mengkaji seluruh dokumen akuisisi baik dari aspek hukum maupun dari aspek bisnis. Hasilnya, menarik dari segi bisnis dan tidak bermasalah dari segi korporasi. Semuanya beres. Dewan Komisaris Pertamina pada 30 April 2009 juga telah menyatakan setuju.

Pertamina dan ROC akhirnya mencapai kesepakatan. Pertamina mengakuisisi (PI) sebesar 10% atas blok BMG senilai USD 30 juta. Penandatanganan SPA (Sales Purchasing Agreement) dijadwalkan pada 27 Mei 2009 di Sidney Australia antara Pertamina Hulu Energi (PHE) anak usaha Pertamina dengan ROC. Ironisnya, pada tanggal yang sama yakni 27 Mei 2009, Dewan Komisaris Pertamina berkirim surat kepada Dewan Direksi Pertamina, yang intinya menolak akuisisi 10% Blok BMG.

Dewan Komisaris menyatakan persetujuan sebelumnya hanyalah untuk penawaran (bidding) belaka, yang tujuannya hanya untuk melatih keterampilan SDM Pertamina dalam melakukan bidding. Lagipula, sambung Komisaris, cadangan produksi Blok BMG relatif kecil sehingga tidak terlalu signifikan menambah jumlah cadangan dan produksi minyak nasional. Di sinilah titik awal persoalan. Bahwa Direksi tetap menjalankan rencana bisnisnya yakni membeli 10% saham BMG, walau Komisaris memilih mundur di tengah jalan.

Celakanya, prediksi Dewan Komisaris memang terbukti. ROC selaku operator Blok BMG menghentikan sementara produksi minyaknya. Pertamina yang sudah terlanjur membeli saham akhirnya protes kepada ROC. Namun apa daya, Pertamina hanya pemegang saham 10% sehingga tak berkuasa mengintervensi keputusan ROC. Selanjutnya, Pertamina atas hasil RUPS menyetujui divestasi saham (pelepasan aset) BMG dan diserahkan kembali kepada pemilik PI lainnya (withdrawl).

Akan tetapi berdasarkan hasil audit Ernest & Young, investasi di Blok BMG sudah tak lagi bernilai. Investasi tersebut kemudian dimasukkan sebagai penurunan aset (impairment) yang jumlahnya sebesar Rp 568.060.000.000. Atau biar lebih singkat mari kita bulatkan saja menjadi Rp 568 miliar. Angka ini diperoleh atas laporan penghitungan kerugian keuangan negara dari kantor Akuntan Publik, Drs Soewarno, Ak pada 6 Desember 2017.

Tuduhan telah menyebabkan kerugian negara inilah yang kemudian menyeret Karen ke kursi pesakitan korupsi oleh Kejaksaan Agung. Karen dituduh telah melakukan tindak pidana korupsi sesuai UU No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU No 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Karen didakwa telah menguntungkan diri sendiri serta menyalahgunakan jabatan dan kewenangan sebagai Dirut Pertamina.

Majelis hakim selanjutnya menjatuhkan hukuman 8 tahun penjara. Karen terus mencari keadilan hingga mengajukan kasasi di Mahkamah Agung (MA). Karen merasa tidak pernah memperkaya diri sendiri serta menyalahgunakan wewenangnya sebagai Dirut Pertamina.

Menggugat Business Judgment Rules sebagai Tindak Pidana Korupsi

Bagi mereka yang berkecimpung di sektor energi, istilah "koboi minyak" tentu sudah tidak asing lagi. Sebuah istilah yang menggambarkan sepak terjang para pebisnis minyak yang mirip koboi. Yakni penuh petualangan dan terbiasa 'bermain judi'. Bisnis minyak tidak ada yang pasti seperti halnya bisnis batubara atau sumber energi lainnya. Sebab tak seorangpun yang tahu dengan pasti besaran cadangan minyak yang terkandung di perut bumi.

Unsur spekulasinya sangat tinggi. Bisa saja sumur minyak yang digali mengandung minyak, tetapi jumlahnya sedikit. Alias melenceng dari perhitungan awal. Itu berarti seluruh investasi harus direlakan hangus tak bersisa. Tapi bila sedang beruntung, sumur minyak yang digali ternyata melimpah-ruah. Pada saat itulah pebisnis minyak dapat meraup untung yang sebanyak-banyaknya. Namanya juga koboi, tak ada yang pasti.

Akibat ketidakpastian itulah kenapa Karen yang dalam hal ini bertindak sebagai 'koboi minyak' tidak dapat disalahkan. Ia hanya melakukan tugasnya sebagai Dirut yakni mencari minyak sebanyak-banyaknya. Risiko pasti ada, salah satunya seperti yang dialami Blok BMG di Australia. 

Majelis hakim semestinya memahami hal tersebut, bahwa kebijakan Karen adalah murni keputusan korporasi yang tidak bisa diseret ke ranah pidana.

Buku Membahas Kasus Karen (dokpri)
Buku Membahas Kasus Karen (dokpri)
Penjelasan lengkap tentang perjalanan kasus Karen dan pandangan sederet ahli hukum terhadap kasus tersebut dapat dibaca secara detail dalam buku berjudul "Menggugat Business Judgment Rules sebagai Tindak Pidana Korupsi: Kritik terhadap Putusan Perkara Korupsi Karen Agustiawan". Buku yang disusun Dr Arif Setiawan, SH, MH, Dr Mahrus Ali, SH, MH, dan Dr Nurjihad, SH, MH ini memuat pandangan 13 ahli hukum (eksaminator) dengan sederet gelar akademik dari berbagai kampus di Indonesia.

Mereka adalah Ridwan Khairandy, Ridwan, M. Abdul Kholiq, Hanafi Amrani, Junaidi Albab Setiawan, Eko Sembodo, Ahmad Wirawan Adnan, M. Arif Setiawan, Mahrus Ali, Chairul Huda, Ery Arifuddin, Eddy OS Hiariej, dan Nurjihad.

Buku cetakan pertama 2019 yang diterbitkan oleh Penerbit Arti Bumi Intaran ini bekerjasama dengan Pusat Pendidikan dan Pelatihan (Pusdiklat) Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta. Buku dengan 328 halaman ini terdiri dari Bab I Ringkasan Perkara, Bab II Hasil Eksaminasi, Bab III Kesimpulan, dan Lampiran.

Bila disimpulkan, para eksaminator sepakat bahwa Karen tidak bisa didakwa kasus korupsi. Dengan demikian, majelis hakim di tingkat kasasi MA diharapkan dapat membebaskan Karen dari segala dakwaan.

Berhasilkah koboi minyak Karen mencari keadilan?

VIDEO PILIHAN
KONTEN MENARIK LAINNYA
x