Coba Anda bayangkan Fadli Zon mendukung Ahok. Dukungan itu misalnya terlontar dari pernyataannya, semisal: Ahok sangat tepat memimpin Pertamina. Bila perlu lebih jelas lagi: Saya sangat salut kepada Jokowi karena telah menunjuk Ahok. Kira-kira, apa reaksi publik? Dipastikan Fadli akan panen sindiran dan kritikan. Bukan pujian. Kenapa? Karena tumben-tumbenan Fadli memuji Ahok dan Jokowi. Pujian Fadli justru akan berbuah kritikan kepada dirinya sendiri.
Dalam konteks itulah, kritikan Fadli kepada Ahok sudah tepat. Bahwa Fadli mau tak mau wajib mengkritik Ahok, apapun ceritanya. Sehingga saat Fadli mempertanyakan kompetensi Ahok memimpin Pertamina, sama sekali tidak ada salahnya. Memang sudah sewajarnya Fadli mengatakan hal itu. Tidak ada yang berlebihan di sana.
Lagipula, yang dipertanyakan Fadli masih sangat rasional yakni kompetensi teknis Ahok di sektor migas. Bahwa Ahok sama sekali tidak pernah terjun dalam bisnis perminyakan sehingga secara kompetensi memang layak dipertanyakan. Meskipun memang, kompetensi di sektor migas tersebut juga tidak bisa dijadikan sebagai patokan keberhasilan memimpin Pertamina. Dengan kata lain, memahami sektor migas sekalipun tidak bisa serta-merta bisa dijadikan jaminan kesuksesan seorang pimpinan.
Namun dalam konteks kompentensi teknis tersebut, Fadli sekali lagi tidak salah saat mengkritik Ahok. Sedangkan dalam aspek kepemimpinan dan manajerial, Ahok tentunya sudah sangat berpengalaman. Ia pernah menjabat Bupati, anggota DPR, Wakil Gubernur, hingga Gubernur. Pengalaman panjang dalam birokrasi itu sudah lebih dari cukup untuk memimpin perusahaan sebesar Pertamina. Bandingkan dengan Fadli Zon yang sejauh ini hanya berpengalaman sebagai anggota DPR.
Hanya saja, Fadli sebagai politisi tak mungkin juga mengucapkan yang sebenarnya. Ia membutuhkan panggung untuk bersandiwara, mencari celah untuk mengkritik pemerintah. Sehingga dalam hal ini, sekali lagi, Fadli tidak salah. Justru ia sedang menjalankan tugasnya sebagai politisi dan wakil rakyat. Fadli memang harus berbeda dari politisi lainnya.
Kemudian ada yang bertanya, bukankah Gerindra telah bergabung dan mendukung pemerintahan Jokowi? Konsekuensinya, Gerindra di bawah Prabowo Subianto juga wajib mendukung segala keputusan pemerintah termasuk dalam hal penunjukan Ahok. Pendapat ini juga sah-sah saja dan memang ada betulnya. Kok Fadli masih nyinyir ke pemerintah sementara Prabowo sudah dipercaya sebagai pembantu di kabinet Jokowi?
Tetapi jangan salah, Fadli Zon selain Waketum Gerindra juga seorang anggota DPR yang juga punya kewenangan mengkritisi kebijakan pemerintah. Justru dalam hal ini Fadli masih setia menjalankan tupoksinya sebagai wakil rakyat. Tetap kritis. Bukan tampil sebagai 'tukang stempel' kebijakan pemerintah.
Lalu kapan sih komentar Fadli tersebut akan gugur dengan sendirinya? Nah ini yang penting dijawab oleh Ahok sendiri. Ketika Ahok nanti telah sukses membawa Pertamina ke arah yang lebih baik. Antara lain, mengurangi ketergantungan terhadap impor minyak dan BBM serta membangun kilang minyak baru. Kedua tugas ini bukan mudah, tetapi sungguh berat. Paling tidak begitu kata para pengamat energi dan politik lantara bersinggungan dengan yang namanya 'mafia migas'.
Apabila Ahok ternyata sukses dan semoga saja sukses mewujudkan kedua hal tersebut, pada saat itulah komentar negatif Fadli akan gugur dengan sendirinya. Kapan batas waktunya? Seluruhnya tergantung kepada Ahok, bisa satu tahun, dua tahun, atau lima tahun. Sehingga selama kedua tugas tersebut belum bisa dituntaskan Ahok, maka selama itu pula komentar Fadli tetap berlaku.
Saya tidak sedang membela Fadli Zon. Namun, sebagai politisi, Fadli memang wajib mempertanyakan hal tersebut. Kalau hanya manut-manut saja, bukan politisi namanya. Lalu ada yang bertanya balik: apa sih hebatnya Fadli Zon? Gampang, kehebatan Fadli adalah jago mengkritik. Itu saja. Tetapi jangan salah, jago mengkritik merupakan salah satu keahlian yang wajib dimiliki seorang politisi. Tak jago mengkritik, bukan politisi namanya.
Begitu, kira-kira.
