Seandainya Ahok adalah Presiden, ia akan memecat Dirut PLN, Telkom, dan PGN. Ketiga perusahaan BUMN ini dinilai Ahok tak becus. Kerjanya tak jauh dari penggalian jalan di tiap sudut Jakarta. Akibatnya, kemacetan semakin parah. Begitulah komentar Ahok pada 2015 lalu saat menjabat Gubernur DKI Jakarta. Saat itu, Presiden Jokowi baru setahun menjabat.
Kemudian, seperti kita tahu, karir politik Ahok berhenti setelah tersandung kasus penistaan agama. Ahok kalah di Pilgub DKI 2012 dan perlahan hilang dari panggung politik. Barulah pada pelantikan Presiden-Wakil Presiden 20 Oktober 2019, Ahok kembali muncul. Bahkan duduk di dekat dan sempat berfoto dengan Jokowi.
Tak lama, Jokowi lantas mengumumkan susunan kabinet. Salah satunya Erick Thohir diangkat sebagai Menteri BUMN menggantikan Rini Soemarno. Nah, kini ada peluang Ahok kembali ke panggung nasional. Meski bukan sebagai menteri lantaran tersandung aturan hukum serta politik, Ahok rasanya tidak ada masalah bila ditempatkan sebagai Dirut BUMN.
Sesuai kapasitas Ahok, perusahaan BUMN yang cocok dipercayakan kepadanya adalah bertipe A, antara lain PLN, Telkom, PGN, serta Pertamina. Tinggal pilih mana suka. Namun bila dikaitkan dengan kekesalan Ahok pada 2015, boleh juga Ahok ditunjuk sebagai salah satu Dirut di PLN, Telkom, atau PGN.
Misalnya, Ahok ditunjuk sebagai Dirut PLN. Tugas utamanya, selain membereskan pekerjaan gali-menggali di jalanan Jakarta, adalah menuntaskan program 35 ribu MW yang telah digagas Jokowi sejak 2014 lalu. Program ini seperti diketahui tidak berjalan seperti yang diharapkan. Banyak kendala yang ditemukan di lapangan. Akibatnya, progress proyek ini melenceng dari target.
Bila dipercaya memimpin Telkom, Ahok akan bertugas mengawal program 'tol langit' yang telah diresmikan Jokowi. Selain, membereskan gali-menggali jalanan Jakarta. Kemudian, bila ditunjuk sebagai Dirut PGN, program pembangunan jaringan gas rumah tangga merupakan prioritas yang wajib dituntaskan. Termasuk, mencari solusi jitu guna mengurangi intensitas pekerjaan gali-menggali jalanan Jakarta.
Jika salah satu posisi itu dipercayakan kepada Ahok, saya meyakini akan terjadi perubahan mendasar di tubuh BUMN kita. Gebrakan demi gebrakan Ahok dipastikan menjadi role model bagi perusahaan BUMN lainnya. Akan banyak pejabat di bawah Ahok yang susah tidur lantaran dipaksa bekerja dengan tempo cepat. Plus, kena 'semprot' hampir tiap hari.
Pertanyaannya, beranikah Erick Thohir mengangkat Ahok sebagai Dirut BUMN? Menurut saya, Erick pasti berani. Apalagi, Jokowi sendiri pernah berujar bahwa ia tak lagi punya beban di periode kedua. Belum lagi masuknya Gerindra ke dalam koalisi, semakin memuluskan agenda tersebut. Dengan kata lain, ganjalan politik bagi Ahok nyaris tidak ada lagi.
Satu hal yang perlu diperbarui Ahok adalah ucapannya yang kadang menyerempet ke isu sensitif. Ahok silakan marah-marah kepada bawahan, tetapi jangan pernah menyinggung hal-hal yang sifatnya sangat pribadi.
