Saya yakin, mengemban tugas Menteri BUMN seperti Erick Thohir sangat berat. Karena sungguh tak mudah, Presiden mempercayakan jabatan itu kepada Erick, bukan kepada saya. Tugas Erick bukan hanya tampil sebagai komandan perusahaan BUMN yang jumlahnya ratusan itu. Justru bagian tersulitnya adalah memutuskan sosok yang tepat di jajaran direksi serta komisaris BUMN itu sendiri.
Persoalannya, untuk memenuhi kriteria sosok yang tepat tidak lagi bisa dinilai dari aspek profesionalisme semata. Ada faktor lain yang bahkan pernah diucapkan Erick sendiri yakni: mereka yang 'berkeringat' memenangkan Jokowi-Ma'ruf. Ini berarti bahwa pejabat BUMN tak selamanya wajib berlatarbelakang profesional murni. Pintu bagi mereka yang 'berkeringat' juga terbuka.
Dikutip dari media massa, Erick mengaku tidak akan sembarangan membongkar pasang direksi selama target yang ditentukan dapat dipenuhi. Erick menjelaskan tak semua BUMN berorientasi laba perusahaan tetapi ada juga yang terpaksa merugi lantaran ditugaskan demi kepentingan pembangunan. Untuk itu, Erick akan mencari keseimbangan di antara keduanya. Antara BUMN yang untung dan yang merugi.
Jika merujuk pernyataan Erick, Pertamina merupakan salah satu BUMN yang ditugaskan melayani kepentingan umum melalui layanan BBM Satu Harga, apapun risikonya. Untung atau rugi. Kabar baiknya, Pertamina mengklaim masih meraup laba meski ditugaskan menyamakan harga BBM di seluruh Tanah Air.
Karenanya, ujian pertama Erick bukan membongkar pasang direksi Pertamina melainkan direksi PLN. Ini karena pucuk pimpinan PLN masih dijabat Pelaksana Tugas alias Plt. Diketahui, Plt Dirut PLN Sripeni Inten Cahyani telah ditunjuk (mantan) Menteri BUMN Rini Soemarno sejak Agustus 2019. Hingga masa tugas Rini berakhir, PLN masih tetap dipimpin seorang Pelaksana Tugas.
Di sinilah ujian pertama Erick. Sebab memutuskan siapa Dirut PLN bukan persoalan ringan. Intervensi dari banyak pihak pasti muncul, terutama dari internal pemerintahan sendiri. Secara struktural, PLN memang berada di bawah BUMN, tetapi pada kenyataannya, penentuan direksi PLN tak hanya dimonopoli Menteri BUMN sendiri. Ada campur tangan pihak Istana di sana.
Intervensi dan campur tangan itu memang sangat masuk akal, mengingat PLN adalah BUMN yang memiliki aset paling besar. Ribuan triliun rupiah. Belum lagi proyek-proyek strategis seperti pembangkit listrik yang banyak bersinggungan dengan investor kakap, dalam dan luar negeri. Dengan kata lain, tarik-menarik kepentingan di tubuh PLN sangat banyak.
Mampukah Erick menunjuk Dirut PLN yang betul-betul profesional? Atau akan kembali terjebak dalam lingkaran kekuasaan yang menyangkut banyak kepentingan? Saya percaya, inilah ujian pertama Erick yang kebetulan langsung terasa sulit. Saya juga percaya, Erick akan kesulitan melewati ujian yang sulit itu.
Lalu, apa indikator Erick sukses melewati ujian sulit itu? Gampang saja. Jika Plt Dirut PLN saat ini diangkat sebagai Dirut definitif PLN, itu artinya Erick sukses mengatasi gejolak. Sekaligus menegaskan bahwa penunjukan Sripeni oleh Rini Soemarno memang betul-betul berdasarkan alasan profesionalisme.
Sebaliknya, apabila Dirut PLN diisi sosok baru, termasuk jajaran direksi lain dan komisarisnya, Erick dinyatakan gagal. Selamat menempuh ujian, Pak Erick Thohir. Semoga lulus dengan predikat memuaskan.
