Taruna Akmil Enzo Zenz Allie berubah kontroversi. Tak hanya di level masyarakat, sejumlah tokoh juga sudah ikut angkat suara. Enzo, oleh sebagian pendapat menyebut, sebaiknya dipecat dari Akmil lantaran diduga kuat telah terpapar radikalisme.
Tokoh sekaliber Mahfud MD bahkan menilai TNI telah kecolongan. Menhan Ryamizard Ryacudu pun sama. Dia merekomendasikan agar Enzo dipecat bila ternyata memiliki bibit radikalisme.
Sementara Panglima TNI sudah terlanjur kepincut dengan Enzo. Salah satunya karena Enzo disebut paham banyak bahasa. Aset berharga bagi TNI. Karena Panglima sudah kepincut, bisa dipahami kalau jajaran TNI menjadi sedikit gamang. Sulit menyatakan sikap tegas kecuali berjanji akan melakukan penyelidikan lebih lanjut.
Beda sikap antara Menhan Ryamizard (termasuk Mahfud) dengan Panglima TNI inilah yang memunculkan persoalan baru. Masyarakat bawah ikut terpecah, poros setuju dan poros tidak setuju.
Memang cukup sulit memutuskan kasus ini. Mesti hati-hati agar jangan sampai salah mengambil keputusan. Betul, kalau Enzo di media sosial banyak bersinggungan dengan organisasi yang belum lama ini dibubarkan pemerintah. Tetapi di sisi lain, Enzo juga lulus seleksi Akmil yang dikenal sangat ketat. Pertanyaannya, betulkah TNI kecolongan?
Menjawab pertanyaan ini sungguh sulit. Terutama bila dikaitkan dengan Panglima yang telah terlanjur kepincut. Bila panitia akhirnya mencoret Enzo dari Taruna Akmil, itu sama saja 'mempermalukan' Panglima. Tentu tak etis.
Dalam situasi seperti itulah Presiden Jokowi perlu turun tangan. Agar Panglima TNI merasa nyaman. Sebagai Panglima Tertinggi TNI, Jokowi berwenang memutuskan yang terbaik bagi Enzo dan institusi TNI. Apapun keputusan Jokowi, merupakan yang terbaik. Apakah akan menerima Enzo atau mencoretnya dari daftar Taruna Akmil.
Menurut saya, hanya dengan cara itu kontroversi Enzo bisa diakhiri. Mari kita menantikan keputusan Presiden Jokowi.
