Bukan main dinamisnya politik nasional. Penuh kejutan. Siapa menduga Sandiaga Uno bakal digaet Prabowo Subianto sebagai cawapresnya. Masa Gerindra menggandeng Gerindra?
Agar tak dianggap 'jeruk makan jeruk' Sandiaga lalu buru-buru mengundurkan diri sebagai kader parpol berlogo Garuda itu. Perkara selesai. Atau bagaimana mungkin Mahfud MD yang sudah mengenakan stelan kemeja putih mendadak gagal menjadi cawapres Jokowi? Tetapi nyatanya itu mungkin. Sudah terjadi.
Pilgub 2018 juga begitu. Kenyang dinamika hingga dilabeli Pilgub rasa Pilpres. Kebetulan, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur memilih gubernur-wakil gubernur secara bersamaan. Memperebutkan ratusan juta suara pemilih. Maka siapa yang menguasai Pilgub di Jawa, dialah pemenang Pilpres. Begitu teorinya, dan sangat masuk akal jika melihat jumlah penduduknya.
Saking ketatnya pertarungan parpol di tiga wilayah itulah yang memunculkan istilah Pilgub rasa Pilpres. PDIP sebagai parpol penguasa tak ingin kehilangan kesempatan, berusaha sekuat mungkin memenangkan calonnya. Parpol penantang tak mau ketinggalan mendorong jagoannya.
Tetapi hasil Pilgub memperlihatkan fakta lain, bahwa tidak ada parpol yang menang murni. Sebab kemenangan ditentukan oleh kerja bersama. Terbukti, PDIP yang hanya sendirian saja mengusung cagub-cawagub di Jawa Barat, ternyata kandas di tangan parpol koalisi pengusung Ridwan-Uu.
Dengan kata lain, hasil Pilgub ternyata belum mampu meyakinkan parpol pengusung capres bakal memenangi Pilpres 2019. Padahal istilah Pilgub rasa Pilpres sudah terlanjur disematkan. Ya sudahlah, toh itu hanya istilah saja. Apalagi, masih ada kesempatan di Pilpres 2019 untuk menguatik-atik sedikit istilah itu menjadi Pilpres rasa Gubernur. Bukan lagi Pilgub rasa Pilpres.
Utak-atik itu dimulai Partai Demokrat setelah Gubernur Papua Lukas Enembe yang juga kader Demokrat dengan terang-terangan menyatakan dukungan kepada Jokowi-Ma'ruf. Pilihan Lukas itu jelas tidak sejalan dengan Demokrat yang menyatakan dukungan kepada Prabowo-Sandi.
Saat Lukas sudah siap dipecat sebagai kader Demokrat atas sikapnya itu, tiba-tiba SBY sebagai Ketum Demokrat memperkenalkan politik gaya baru: bermain dua kaki. Satu kaki di Pileg dan satu kaki lagi di Pilpres. Lukas selamat dari sanksi karena adanya dispensasi dari partainya untuk mendukung Jokowi-Ma'ruf. Kata SBY, langkah itu dilakukan guna menjaga perolehan suara Demokrat meski tetap berjuang memenangkan Prabowo.
Di Jawa Barat, Ridwal Kamil alias Kang Emil juga sudah bersiap mendukung Jokowi. Padahal, Kang Emil bukanlah cagub yang diusung PDIP, partainya Jokowi. Juga bukan cagub yang diusung Gerindra, partainya Prabowo. Namun, Kang Emil lebih sreg memilih Jokowi ketimbang Prabowo. Tentu itu adalah haknya, tidak boleh diganggu-gugat.
Daerah lain seperti Jatim, NTT, Sumut, dan Sumsel juga sudah mulai mengarahkan dukungan ke Jokowi. Praktis, hampir semua gubernur menginginkan agar Jokowi menjabat satu kali lagi. Maka resmi sudah, istilah Pilpres rasa Gubernur akhirnya terwujud.
Namun secara aturan, Wapres Jusuf Kalla sudah mengingatkan agar gubernur tidak menyatakan dukungannya dalam kapasitasnya sebagai kepala daerah. Bila ingin masuk sebagai tim sukses, seorang gubernur wajib mengajukan cuti terlebih dahulu. Seorang gubernur boleh-boleh saja mendukung salah satu capres dalam kapasitasnya sebagai pribadi maupun sebagai kader parpol. Tak masalah sama sekali.
Nah, apakah seorang gubernur yang meski cuti karena mendukung capres tertentu, akan kehilangan "rasa" gubernurnya? Tentu sulit menghilangkannya. Namanya juga "rasa", hanya bisa dirasakan karena wujudnya memang sulit dibuktikan. Hehehe.
