Rencana pemerintah RI yang memberikan pinjaman 1miliyar dollar kepada IMF menuai kecaman dari berbagai kalangan, yang menggambarkan seolah kondisi perekonomian kita stabil dan mengalami surplus, padahal kemiskinan, kesenjangan serta ketidakadilan social masih menjadi pemandangan sehari-hari di negeri ini, penurunan tingkat kemiskinan masih belum menjadi ukuran kesejahteraan yang selama ini diklaim oleh pemerintah telah mengalami kemajuan yang pesat. Trend positif ekonomi Indonesia yang mampu bertahan dalam mengatasi krisis sejak 2008 sampai hari ini menjadi salah satu alasan kenapa IMF menginginkan Indonesia menjadi salah satu donator untuk mengatasi krisis Eropa, hal ini ditandai dengansafari ketua IMF ke beberapa Negara Asia termasuk Indonesiadalam rangka penggalangan dana tersebut.
Sampai pada periode bulan lalu, jumlah utang Indonesia yang mencapai 1.988 triliun menunjukan bahwa selayaknya rencana pinjaman RI ke IMF mesti untuk pembayaran utang atau paling tidak disalurkan kepada masyarakat untuk biaya pembinaan ekonomi atau dalam bentuk UKM. Akan tetapi karena jurang dan perangkap ekonomi liberalism, jalan ekonomi untuk rakyat kecil akan terabaikan begitu saja.
Bahaya Neo-Liberalisme
Dengan ekonomi neo-liberalisme maka rakyat akan tambah sengsara, penganguran akan semakin meledak, peruisahaan kecil sampai menengah akan mati, akibat kalah bersaing dengan perusahaan-perusahaan multinasional yang bermodal raksasa.Apa sebenarnya "racun" ekonomi neo-liberalisme yang akan "disuntikkan" terhadap negara kita ? Ekonomi neo-liberalisme, pertama, akan menjalankan progaram: pembebasan inventasi. Kebijakan ini memberikan ijin inventasi modal asing untuk bidang kelapa sawit sampai 100%. Bisnis perkebunan kelapa sawit, merupakan bisnis yang sangat merangsang. Kelapa sawit memberikan sumbangan pendapatan non-migas yang cukup besar bagi Indonesia. Indonesia yang beriklim tropis dan subur "merupakan ladang emas" bagi usaha perkebunan ini. Seperti yang kita ketahui, selama ini bisnis kelapa sawit dimonopoli oleh pengusaha yang berafiliasi dengan penguasa, contoh paling mutakhir adalah penetapan sebagai tersangka pengusaha sekaligus dewan Pembina partai democrat, seharusnya pemerintah mengeluarkan kebijakan proteksi terhadap produk-produk yang berpotensi menggusur ekonomi local kita , karena dengan proteksi peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah, dalam konsep ekonomi neo-liberalisme, proteksi seperti itu adalah haram hukumnya, karena merupakan cara usaha yang tidak fair. Bagi kapitalis internasional, proteksi seperti itu jelas merugikan, karena menutup kesempatan untuk mengeksploitasi (mengeruk) kekayaan yang ada di Indonesia dari sektor ini. Oleh karena itu, pemerintah Indonesia harus membuka selebar-lebarnya inventasi modal asing di bidang kelapa sawit dan tentunya juga bidang-bidang lainya.
Progaram neo-liberalisme kedua adalah menghapuskan dan pengurangan pajak ekspor impor untuk beberapa komoditi. Penghapusan pajak impor tidak lain untuk memperlancar arus masuk produk-produk Amerika, Jepang, Australia, Jerman, Inggris, dll. Adanya pajak impor yang tinggi selama ini mengurangi daya saing produk mereka di Indonesia. Harga barang mereka menjadi tinggi karena dibebani pajak yang tinggi. Harga jual yang tinggi, menyebabkan produk mereka kalah bersaing dengan produk kapitalis kroni di pasar Indonesia. Pajak ekspor yang cukup tinggi menghalangi mengalirnya barang-barang yang dibutuhkan industri negara-negar tersebut, seperti baja, timah, nikel, besi, dll. Pajak ekspor membuat harga barang-barang tersebut menjadi tinggi, dengan harga yang tinggi otomatis akan memberatkan dunia industri imperialis. Biaya produksi yang harus mereka keluarkan akan bertambah tinggi, sehingga keuntungan yang didapat akan berkurang.
Langkah ketiga, adalah penghapusan subsidi. Menurut sistem neo-liberalisme, pemberian subsidi oleh negara untuk beberapa produk (misalnya:BBM, dan listrik) adalah inefisiensi, "menghambur-hamburkan uang negara." Padahal barang-barang yang disubsidi tersebut sangat dibutuhkan mayoritas rakyat. Ini sebetulnya alasan untuk menutupi kedok mereka yang sesungguhnya. Alasan sebenarnya, dengan adanya subsidi terhadap beberapa produk, harga produk tersebut akan murah karena dapat dijual lebih rendah. Dengan demikian, produk-produk swasta dan asing yang tidak mendapat subsidi akan kalah bersaing karena tidak dapat menjual dengan harga yang murah.
Apabila dilihat secara sekilas, program-progaram ekonomi neo-liberalisme seakan-akan mendukung ekonomi rakyat, karena menentang kapitalis kroni (bisnis kerabat penguasa). Namun, sebenarnya sistem neo-liberalisme justru lebih memberatkan rakyat, walau nampak "demokratis." Rakyat akan tambah tertindas dengan diterapkan progaram-program tersebut.
Pertama, imperialis akan mempertahankan upah yang rendah, karena upah yang rendah adalah efisiensi bagi dunia bisnis.
Kedua, penghapusan subsidi negara untuk beberapa produk bukan mensejahterakan rakyat, namun sebaliknya. Untuk penghapusan subsidi listrik dan BBM, misalnya, akan tambah mencekik rakyat yang sudah menderita akibat krisis ekonomi. Dengan penghapusan subsidi tarif listrik dan harga BBM akan naik. Karena kedua hal ini merupakan kebutuhan vital, maka harga-harga barang yang lain akan ikut naik.
Ketiga, penghapusan pajak impor, akan menyebabkan perusahan kecil dan menengah memasuki gulung tikar. Penghapusan pajak impor akan menyebabkan produk-produk industri asing membanjiri pasar-pasar di Indonesia. Akibatnya produk industri Indonesia tidak tidak laku. Produk perusahaan dari negara industri maju secara kualitas akan lebih bagus dan lebih murah, karena mereka telah mampu mencapai tingkat efisiensi dan tehnologi yang tinggi. Dampak berikutnya, dengan banyaknya perusahana kecil dan menengah yang gulung tikar, secara otomatis pengangguran akan semakin melonjak lagi.
Sedang dihapusnya pajak ekspor akan terjadi ekploitasi besar-besaran terhadap kekayaan negara kita. Tidak akan ada lagi kontrol untuk mengekspor hasil kekayaan alam. Pendapatan nasional dari sektor pajak ini semakin menurun, berarti juga menurunkan kesejahteraan rakyat. Dampak lainnya, bahan-bahan baku dari Indonesia akan lebih banyak yang diekspor daripada yang diolah di dalam negeri. Ini mengakibatkan dampak baru lagi: menyulitkan industri dalam negeri, dan menurunkan pendapatan nasional dari nilai tambah bahan-bahan tersebut.
Wajah Ganda Kapitalisme
