Keberadaaan SMK adalah untuk menyiapkan lulusan yang siap pakai untuk bekerja di Industri. Idealnya kurikulum yang berlaku di SMK harus terkait dengan dunia Industri. Ketika kurikulum dan materi uji kompetensi yang dilaksanakan LSP sudah mengacu pada kebutuhan industri maka hasil Uji Kompetensi juga dapat dipakai untuk mengukur keberhasilan proses pembelajaran.
Evaluasi kedua adalah terkait dengan keberadaan LSP P1 di sekolah apakah diperlukan ataukah lebih baik siswa langsung melakukan uji kompetensi di LSP P3. Seperti yang ada dalam pedoman BNSP keberadaan LSP P1 hanya diperlukan untuk sertifikasi SDM yang ada dalam instansi induknya. Definisi ini berimplikasi sertifikat yang diterbitkan oleh LSP P1 hanya berlaku untuk sekolah tersebut. Sertifikat uji kompetensi tidak akan berlaku saat siswa bekerja di sebuah industri. Sehubungan dengan itu alangkah baiknya kalau pelaksanaan uji Kompetensi bagi lulusan SMK langsung dilaksanakan di LSP P3. Tugas pemerintah adalah memfasiiltasi agar berdiri banyak LSP P3 sesuai dengan kebutuhan Industri.
Selain itu pelaksanaan uji kompetensi melalui LSP P1 juga membebani sekolah. SDM yang berkiprah di LSP P1 tentunya juga guru yang ada di sekolah tersebut. Satu sisi sekolah juga masih dituntut untuk melaksanakan ujian praktik sesuai dengan tuntutan kurikulum. Tentunya ini menjadi beban bagi sekolah. Siswa tentunya juga akan terbebani apabila harus dua kali mengikuti uji kompetensi. Sehubungan dengan itu alangkah baiknya kalau kalau uji kompetensi dipadukan dengan ujian praktek Sekolah tidak perlu ada uji kompetensi melalui LSP P1 akan tetapi model ujian praktek yang dilakukan sekolah mengadop pelaksanaan uji kompetensi. Apabila ujian praktek mengadop kepada pelaksanaan uji kompetensi juga akan memberikan pengalaman saat siswa nanti mengikuti uji kompetensi di LSP P3. Gambaran ideal terkait dengan hubungan antara kebutuhan industri, kurikulum, dan uji kompetensi dapat digambarkan dalam bagan berikut:
