Pejuang APBN KPP Pratama Tanjung Redeb di Forum Pembahasan RKAB Tambang Batu Bara Kaltara

Pagi ini di bawah guyuran hujan Kota Tarakan yang penuh berkah, saya mengantar tiga pejuang APBN dari KPP Pratama Tanjung Redeb ke Pelabuhan speedboat Tengkayu Tarakan Kalimantan Utara. 

Sesuai agenda pak Narto (senior appraiser) dengan ditemani mas Raden Muhammad Wahid (junior appraiser) dan Bang Alif Sabrowi (Account Representatif), pagi ini akan melakukan pembahasan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) dari salah satu perusahaan tambang batu bara, bertempat di Kantor Dinas Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu di Kabupaten Bulungan Propinsi Kalimantan Utara. Maka pagi-pagi sekali dan dalam balutan cuaca yang kurang bersahabat, mereka sudah bersiap menerobos hujan.

Pagi ini mereka sengaja memilih melakukan perjalanan air dengan menggunakan speed boat. Pilihan ini sama sekali bukan karena efek dari pemberitaan tragedi Lion Air JT 610 yang sangat masif itu sehingga mereka takut naik pesawat terbang, tapi karena perjalanan dari Tarakan ke Tanjungselor memang paling praktis kalau ditempuh dengan menggunakan speed boat. 

Dengan menggunakan pesawat air (speed boat) perjalanan membelah Laut Tarakan dan menyusuri Sungai Kayan ini hanya membutuhkan waktu sekitar satu setengah jam saja. Kalau menggunakan pesawat terbang paling cepat memakan waktu enam jam, karena harus transit di Balikpapan Kalimantan Timur.

Menggunakan pesawat air (speed boat) memang ngeri-ngeri sedap. Pertama karena pemberitaan atas beberapa peristiwa kecelakaan speed boat beberapa waktu yang lalu masih menimbulkan rasa takut pada sebagian penumpang. Yang ke dua, menurut pengalaman saya karena umumnya speed boat yang beroperasi di Pelabuhan Tengkayu ini menempatkan masalah safety pada posisi yang kurang mendapatkan prioritas. Hal itu terlihat dari design speed boat yang kurang ramah terhadap keselamatan penumpang, misalnya pintu darurat yang kurang memadai, bahkan ada beberapa speed boat yang tidak dilengkapi dengan pintu darurat. Juga masalah jaket pelampung, di mana masih ada sebagian jaket pelampung yang sudah dalu warsa, sosialisasi dinas terkait mengenai pemakaian jaket pelampung yang tidak clear ditambah lagi tingkat kesadaran penumpang yang masih rendah. Semuanya berujung pada ancaman keselamatan penumpang. Dan celakanya dalam persoalan ini, penumpang sebagai konsumen memiliki posisi tawar yang lemah. Ngeri-ngeri sedaplah pokoknya.

Dalam kondisi seperti itu penumpang mau tidak mau, suka atau tidak suka tetap harus menyeberang Laut Tarakan dan menembus Sungai Kayan itu, karena tidak ada pilihan lain. Apa lagi kalau cuaca kurang bagus seperti pagi ini, derasnya ombak dan terbatasnya jarak pandang menambah ngerinya perjalanan, serasa sleeping with enemy lah pokoknya.

Tapi untuk menghibur diri, saya mesti sampaikan bahwa dalam perjalanan air yang memakan waktu satu setengah jam ini, juga mengandung banyak hikmah yang positif. Salah satunya kita akan mendadak berubah menjadi orang sholih. Kok gitu? Karena ternyata dalam cuaca yang kurang bersahabat itu, ditambah hantaman ombak yang bertubi-tubi, secara reflek memaksa bibir ini untuk kumat-kamit melafalkan do'a dan dzikir, memasrahkan diri pada Ilahi Robbi, alhamdulillah . . . mendadak sholih . . .

Waktu baru menunjukkan pukul enam pagi, ketika saya mengantar mereka. Namun ketiga pegawai militan ini harus segera sampai di Pelabuhan Tengkayu, sebab mereka harus mengejar jadwal Speed Boat Minsen Express VIII perjalanan yang pertama. Sesuai jadwal keberangkatan pertama pada pukul 07.00. Kalau tidak bergerak cepat mereka bertiga bisa kehabisan tiket perjalanan jadwal pertama. Akibatnya mereka bisa telat sampai di Tanjung Selor. Kalau telat, mereka akan ketinggalan dalam mengikuti pembahasan RKAB, di mana momen tersebut merupakan forum penentu ketok palu bagi lulus dan tidaknya permohonan ijin perusahaan tambang. Karena dari pembahasan RKAB inilah visibilitas perusahan mereka akan diuji. Jika visible maka layak jalan, jika sebaliknya maka ijin penambangan tidak dikeluarkan.

Begitu pentingnya agenda ini maka pihak Dinas Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu Kabupaten Bulungan melibatkan semua stake holder yang terkait dengan produksi tambang. Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup, Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral, Dinas Pendapatan Daerah dan KPP Pratama Tanjung Redeb adalah fihak-fihak yang kami maksud.

Dalam forum ini dibahas tiga isu utama. Tiga isu itu adalah lingkungan hidup, reklamasi dan penerimaan negara. Dalam kaitannya dengan poin ketiga inilah KPP Pratama Tanjung Redeb dihadirkan dalam forum ini.

Dalam kontek kefahaman atas regulasi dan kesadaran pembayaran pajak, harus diakui bahwa masih ada beberapa perusahaan tambang yang masih memerlukan edukasi dan pengawasan lebih cermat lagi.