Tak ada aturan yang dilanggar oleh Airlangga Hartarto dengan rangkap jabatan sebagai Menteri Koordinator Bidang Perekonomian sekaligus sebagai Ketua Umum Partai Golkar. Justru dua aspek ini menjadi penopang utama dalam pengelolaan ekonomi politik secara paralel dan koordinatif yang dibutuhkan pemerintahan Jokowi-Ma'ruf.
Hal ini disampaikan pengamat ekonomi dari Universitas Airlangga, Gigih Prihantono, menanggapi polemik rangkap jabatan Airlangga Hartarto.
Gigih menilai, rangkap jabatan menteri dan ketua umum partai tak langgar aturan, asal bisa menunjukkan kinerja positif. "Rangkap jabatan itu boleh atau tidaknya tinggal kita lihat regulasinya saja. Diperbolehkan dan tidak jadi masalah, asalkan kinerja dan relevansinya yang diperhatikan." kata Gigih, Jumat (29/11).
Apalagi menurut Gigih kinerja Airlangga sebagai Menko tidak bisa dinilai hanya dalam waktu dekat ini. Ia baru menjabat beberapa bulan dan kondisi perekonomian itu ditentukan oleh beberapa faktor serta kinerja teamwork.
Dalam proses seperti ini yang juga perlu diperhatikan adalah keseimbangan politik. Menurutnya Airlangga sebagai ketua umum partai besar justru memiliki keuntungan di sisi pemerintahan Jokowi sehingga proses perumusan dan implementasi kebijakan ekonomi dapat didukung oleh penopang politik yang baik.
Gigih juga menilai selama merangkap jabatan sebagai Menteri Perindustrian dan Ketua Umum Partai Golkar, Airlangga bisa dikatakan cukup baik di tengah berbagai tantangan ekonomi politik yang terjadi secara global.
"Saat menjabat sebagai Menperin, beliau sudah cukup baik, dimana dia berhasil mengeluarkan Indonesia dari ancaman deindustrialisasi" tambahnya.
Sejauh ini kondisi perekonomian Indonesia dapat disimpulkan cukup prospektif. Salah satunya surplus neraca perdagangan Indonesia pada Oktober 2019 yang mencapai 161,3 juta dollar AS. Angka ini lebih baik dibandingkan periode September 2019 yang mengalami defisit 163,9 juta dollar AS. Lebih baik juga dari defisit di Oktober 2018 yang mencapai 1,75 miliar dollar AS.
Sebagai Menko Perekonomian, Airlangga mempunyai lima program prioritas nasional bidang perekonomian. Lima prioritas itu ia beri tajuk Pertumbuhan Ekonomi Indonesia yang Inklusif, Berkelanjutan dan Berdaya Saing.
Prioritas pertama yaitu pembangunan SDM. Kemenko Perekonomian dalam hal ini akan bekerja sama dengan talenta global serta didukung dengan progran Kartu Pra-Kerja, ekosistem ketenagakerjaan, pendidikan vokasi, dan super deduction tax.
Airlangga juga akan melakukan pembangunan infrastruktur yang menghubungkan sumber-sumber pertumbuhan ekonomi, dan akses ke destinasi wisata. Proyek ini didukung dengan program Proyek Strategis Nasional (PSN), percepatan pengadaan tanah dan kebijakan satu peta.
