Selain memegang keketuan ASEAN untuk satu tahun ke depan, kepemimpinan lain juga datang dari negara se kawasan dalam perkumpulan yang disebut BIMP EAGA (Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia,Philipina East Asia Growht Area).Keketuaan ini secara resmi berada di tangan Indonesia dalam  Pertemuan Tingkat Menteri (PTM) BIMP-EAGA ke-25 yang dilaksanakan di Kota Pontianak, Sabtu (26/11/2022).  Moment tersebut merupakan puncak dari  pertemuan tiga hari  yang dimulai sejak 23 November 2022 lalu sekaligus menandai awal tugas Indonesia  hingga berakhir pada 26 November 2023 tahun depan.
Pertemuan tersebut sekaligus juga untuk menandai proses pemulihan kembali pembangunan yang sempat terhadang pandemi Covid-19 dan diperkirakan akan tumbuh lebih cepat di masa datang. Apalagi mulai bergeliatnya industri pariwisata yang sempat terpuruk akibat virus yang secara perlahan  telah masuk kategori penyakit endemi tersebut.
"Mengingat tugas ini bersamaan dengan keketuan ASEAN pada tahun 2023, maka deliverable  BIMP-EAGA juga akan semakin kuat. Apalagi dengan adanya Visi 2025 yang dalam wujud prioritasnya adalah pelaksanaan Bandar Seri Begawan Roadmap untuk Digital Economy Framework Agreement yang akan dimulai pada 2023, dan ini akan dipercepat di Keketuaan Indonesia tersebut," tutur Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam pertemuan di Kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat, Sabtu (26/11/2022).
BIMP-EAGA merupakan forum kerjasama antar negara yang menempatkan daerah selaku ujung tombak dan penggarak utama. Anggota BIMP EAGA sendiri terdiri dari  15 provinsi Indonesia yang ada di Pulau Kalimantan, Sulawesi, Maluku dan Papua (untuk Indonesia), seluruh wilayah Brunei Darussalam, Sabah, Labuan dan Sarawak (untuk Malaysia), serta 28 provinsi di Mindanao dan Palawan (untuk Filipina).
Event tahun ini mengambil tema "Support Competitiveness and Climate Resilience" dan dihadiri oleh Deputy Minister of Finance and Economy (Economy)/BIMP-EAGA Signing Minister of Brunei Darussalam Dato Seri Paduka Awang Haji Khairuddin bin Haji Abdul Hamid; Chief Director, Economic Planning Unit, Prime Minister's Department/ BIMP-EAGA Signing Minister of Malaysia Ybhg. Dato' Nor Azmie Bin Diron; Chairman Mindano Development Authority/BIMP-EAGA Signing Minister of Philippines Maria Belen S. Acosta; Director General Southeast Asia Regional Department Asian Development Bank (ADB) Ramesh Subramaniam; Director of ASEAN Integration Monitoring ASEAN Secretariat Ahmad Zafarullah. Selain itu, juga dihadiri para Senior Officials dan Delegasi lainnya dari Brunei Darussalam, Malaysia dan Filipina.
Pertemuan tersebut membahas sejumlah isu penting khususnya yang berkaitan dengan situasi terkini khususnya dalam hal tindak lanjut  Mid-Term Review BIMP-EAGA Vision 2025. Ada juga bahasan terkait pemulihan dan pembangunan kembali ekonomi kawasan, termasuk mengenai pembukaan kembali konektivitas transportasi kawasan, pemulihan aktivitas perdagangan lintas batas, penguatan rantai pasok, dan dukungan UMKM. Terakhir, mengenai keberlanjutan kerja sama dan visi BIMP-EAGA setelah 2025.
Dari pertemuan itu, Airlangga Hartarto menyampaikan sejumlah capaian antara lain penyelesaian sembilan proyek dalam cluster Proyek Infrastruktur Prioritas (PIP) pada tahun 2022, dukungan konektivitas yang menjadi kunci penting bagi pencapaian tujuan Visi 2025 sekaligus meningkatkan mobilitas manusia maupun perdagangan, dan penyelesaian "One Borneo Quarantine Initiative" yang akan segera ditindaklanjuti dengan penandatanganan Letter of Intent di 2023.
Ada juga capaian lain terkait implementasi BIMP-EAGA Green Cities Initiative, kesuksesan kerja sama energi melalui interkoneksi kelistrikan di Kalimantan Barat-Sarawak, dan penandatangan tiga Nota Kesepahaman dalam BEBC.
Dikatakan lebih lanjut oleh Ketua Umum Partai Golkar ini bahwa perlunya penguatan kerjasama dan terintegrasi pada masa mendatang yang itu bisa dimulai dengan penguatan institusi BIMP-EAGA. Penguatan itu menjadi penting dalam upaya peningkatan efektivitas serta implementasi proyek-proyek BIMP-EAGA, meningkatkan inklusi dan partisipasi kalangan swasta, serta untuk memperkuat koordinasi, implementasi, dan monitoring inisiatif-inisiatif subkawasan.
"Untuk itu kerjasama dalam hal penyelerasan inisiatif yang ada dalam  BIMP-EAGA dengan Komunitas Ekonomi ASEAN perlu ditingkatan. Karena pada bagin ini, BIMP-EAGA dapat berpera sebagai building block  untuk terciptanya integrasi perekonomian di  ASEAN.  Selain juga harus adanya peningkatan kolaborasi dengan negara-negara mitra seperti Jepang, Korea, Cina maupun pemerintah teritori Australian Utara " tutup Menko Airlangga.
