 Forum G20 tak cuma  forum untuk bicara seputar upaya penganganan masalah global yang umumnya pasti dikaitkan dengan aspek ekonomi maupun keterkaitan politis antara satu anggota dengan yang lainnya. Aspek yang pada titik tertentu tak jarang membuat  kelompok-kelompok masyarakat berada di pinggiran isu dan tidak seksi untuk dibicarakan. Ironisnya, mereka justru paling banyak menjadi korban atau mendapat bagian paling akhir dari apa yang dibicarakan para pemimpin global tersebut.
Untuk itu, Indonesia yang tengah menjabat Presidensi G20  dan menganut prinsip  "no one left behind", mencoba memberi ruang bagi suara kelompok masyarakat tersebut. Suara yang  diberdayakan serta difasilitasi dalam menyuarakan kepentingan di forum itu ditampung dalam Engagement Group yang sebelumnya telah disediakan. Forum untuk mereka disebut dengan Civil 20 (C20) yang ditujukan sebagai platform bagi organisasi masyarakat sipil di seluruh dunia untuk menyuarakan aspirasi kepada para pemimpin dunia.
"Kami berharap suara yang datang dari forum C20 ini menjadi pintu kerjasama untuk masyarakat sipil yang lebih hijau, sejahtera,"kata Menko Perekonomian Airlangga Hartarto saat menerima paket kebijakan dan Komunike C20 di Bali.
Paket dan komunike yang diterima Menko Airlangga selaku Ketua I Bidang Sherpa Track G20 dari Chair C20 dengan disaksikan oleh berbagai perwakilan organisasi masyarakat sipil dari sejumlah negara anggota.
Airlangga menambahkan, pelaksanaan KTT G20 tinggal menunggu hari dan draft leader sedang dalam pembahasan. "Maka paket kebijakan dari C20 ini masuk sebagai pandangan berharga sekaligus memperkaya konteks pertemuan di Bali November mendatang itu.
C20 Summit sendiri melibatkan tidak kurang  800 perwakilan organisasi masyarakat sipil dari 65 negara di seluruh dunia. Sejumlah isu dan masalah tematik jadi tema yang jadi bahasan. Mulai dari akses  akses vaksinasi, pencegahan dan penanganan kekerasan berbasis gender, mitigasi dan adaptasi perubahan iklim yang inklusif untuk negara rentan, transisi energi yang adil dan transparan dari energi fosil ke energi terbarukan, hingga  perlindungan sosial bagi kelompok rentan.
Dikatakan lebih jauh oleh Ketua Umum Partai Golkar ini, bahwa ada peran penting dan krusial dari masyarakat sipil, sekaligus juga menjadi partner penting pemerintah. Peran itu ada sejak perumusan hingga implementasi kebijakan. Semuanya bertujuan agar pelaksanaannya berjalan efektif sekaligus inklusif dalam hal mengakomodir kepentingan masyarakat. Selain juga untuk perluasan pandangan terkait perlindungan lingkungan, inklusi sosial sekaligus mendorong pembangunan ekonomi.
"Pertemuan hari ini penting sekaligus menarik karena advokasi serta saran mereka yang berada di luar pemerintah bisa membantu untuk lahirnya kebijakan yang lebih baik dan menyentuh langsung ke masyarakat,"kata Airlangga seraya menambahkan apresiasinya terhadap langkah C20 yang juga mengakomodir kepentingan kelompok rentan. Tak cuma mengakomodir, C20 turut menghadirkan penyandang disabilitas tanpa diskriminasi dalam keseluruhan prosesi C20.
"Saya berharap C20 dapat terus menjadi platform untuk inklusivitas dan penyambung suara dari grassroot kepada Pemerintah, terutama untuk kalangan rentan dan yang jarang terekspos, baik selama Presidensi G20 Indonesia atau seterusnya," ungkap Menko Airlangga.
