 Pandemi Covid-19 semakin menyempurnakan disrupsi yang terjadi di masyarakat. Perubahan pola  beraktifitas, belanja dan kegiatan ekonomi lain yang tadinya masih mencari bentuk  turut mempercepat pengembangan ekonomi digital  di tengah pertumbuhan dan akselerasi pengguna IT.
Situasi itu yang kemudiaan oleh pemerintah dimanfaatkan sebagai momentum percepatan digitalisasai keuangan, tujuannya apalagi kalau bukan terjadinya percepatan inklusi keuangan.
Seperti dikatakan Menko Perekonomian Airlangga Hartarto,tahun 2021 lalu inklusi keuangan Indonesia naik sebesar 83,6 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Data yang juga  diiringi peningkatan drastis pengguna rekening atau akun sebesar 65,4 persen. Jika dibuat perbandingannya, penduduk dewasa perkotaan memiliki lebih banyak rekening dibanding penduduk desa. Namun untuk pertumbuhan kepemilikan, lebih banyak terdapat pada penduduk desa.
Keunggulan tersebut  tidak lepas dari peran aktif agen bank maupun BUMDes dalam mendorong mendorong peningkatan kepemilikan akun secara siginifikan. Belum lagi kontribusi dari proses penyaluran bantuan dari Pemerintah. Karena pada tahun 2020 saja, penerima program bantuan pemerintah naik hingga mencapai 40,8 persen. Sedangkan pada sisi pengguna uang elektronik, kenaiakannya tercatat sebesar 2,5 kali lipat menjadi 11,7 persen pada tahun 2021.
"Data yang terlihat itu menjadi dasar pertimbangan pemerintah dalam upaya percepatan ekonomi digital sebagai strategi utama transformasi ekonomi guna mempercepat pemulihan ekonomi pasca pandemi,"kata Airlangga Hartarto saat berbicara dalam salah satu acara.
Â
Bagi Airlangga yang juga Ketua Umum Partai Golkar ini, melalui digitalisasi, masyarakat punya opsi baru dalam mendapatkan akses pembiayaan sekaligus mendorong terjadinya inklusi keuangan yang pada ujungnya akan memunculkan peningkatan aktifitas ekonomi secara menyeluruh.
Sebaliknya,  pemerintah juga tidak lepas tangan. Dukungan terus diberikan  mengingat digitalisasi  ekonomi adalah poin penting dalam percepatan inklusi keuangan. Bentuk bantuan yang diberkan  dalam bentuk literasi digital dilakukan pada berbagai tingkat, sejak dasar hingga lanjut, yang itu mencakup sejak dari pengembangan ketrampilan digital dari level basic hingga advance melalui Gerakan Nasional Literasi Digital, Digital Talent Scholarship,  sampai kepada  Digital Leadership Academy.
"Secara keseluruhan, Pemerintah terus mendorong inklusi keuangan serta meningkatkan koordinasi dan sinergi dengan seluruh stakeholders, sehingga upaya-upaya untuk menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi, inklusif, dan juga merata dapat diraih," tutup Menko Airlangga.
