Tak Ada yang Boleh Tertinggal Saat Penanganan Pandemi dan Pemulihan Ekonomi

 Sebagai wabah yang meluas, maka dampak yang terjadi akibat pandemi covid-19 nyaris menyentuh seluruh sektor dan sendi masyarakat. Banyak aspek yang tadinya berjalan smooth bahkan naik, kini berbalik mundur dan secara kualitas mengalami penurunan. 

Mulai dari daya tahan ekonomi, penanganan kesehatan dan penurunan kualitas pendidikan, yang secara keseluruhan mengakibatkan terjadi kontraksi secara makro ekonomi. Kondisi yang suka atau tidak membutuhkan penanganan menyeluruh yang untungnya sejak semula sudah disadari oleh pemerintahan presiden Joko Widodo.

Maka, pada saat trend perbaikan atas penanganan wabah ini menunjukkan tanda-tanda menggembirakan, mulai dari pertumbuhan ekonomi yang telah bergerak positif, seiring kasus baru dari dua varian baru covid-19 yang terus menunjukkan trend melandai. Pemerintah sedikit banyak punya ruang lebih untuk memberi perhatian kepada upaya pemulihan, meski dengan tidak mengabaikan protokol kesehatan sebagai syarat mutlak untuk bisa bergerak dan mengembalikan situasi ke masa sebelum wabah ini ada.
 
Karena sejak awal sudah menerapkan strategi menyeluruh saat penyakit ini muncul tahun lalu, maka hal serupa juga menjadi kebijakan sama, manakala upaya perbaikan dan pemulihan hendak dijalankan. Seperti dikatakan oleh Menter Perekonomian Airlangga Hartarto, pemerintah menerapkan prinsip  "No One Left Behind" dalam Optimalisasi Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional. Karena strategi tersebut adalah juga bagian dari  tujuan ke-3 Sustainable Development Goals (SDGs) yaitu "Kehidupan Sehat dan Sejahtera".

"Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) yang dilakukan Pemerintah selalu mengedepankan dan mengutamakan Hak Asasi Manusia (HAM) dengan prinsip non-diskriminasi "No One Left Behind"kata Airlangga Hartarto saat menjadi pembicara dalam  Webinar Komisi Nasional (Komnas) HAM terkait Dampak Pandemi Covid-19 terhadap HAM dan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan di Indonesia", Rabu (22/12/2021).

Airlangga menegaskan, pemerintah sejak dini sudah berketetapan, tidak boleh ada  masyarakat yang ketinggalan  dari kesempatan mendapat  fasilitas tersebut, termasuk memberikan perlindungan sosial serta mendapatkan penghidupan yang layak.

Di sini lain,  di sektor pemulihan ekonomi, realisasi Program PEN terbukti mampu menjadi bantalan sosial melalui prioritas program perlindungan sosial, dukungan UMKM, dan penciptaan lapangan kerja (program padat karya). 

Khusus Program Perlindungan Sosial, diharapkan dapat mempertahankan daya beli masyarakat rentan dan miskin melalui bantuan Program Keluarga Harapan (PKH), sembako, Kartu Prakerja, Dana Desa, dan Bantuan Sosial Tunai yaitu Bantuan Tunai untuk Pedagang Kaki Lima dan Warung (BT-PKLW). "Pemerintah tahun ini juga menyiapkan program untuk menangani kemiskinan ekstrem di 35 kabupaten di 7 provinsi dan tahun depan di 212 kabupaten/kota. Pada tahun 2024, Pemerintah menargetkan kemiskinan ekstrem di Indonesia 0%," ujar Ketua Umum Partai Golkar ini.