Entah ini kabar baik atau kabar kurang baik, melalui Siaran Pers Nomor: 368/sipres/A6/XI/2020 yang rilis pada tanggal 20 November 2020 lalu, akhirnya ada perubahan kebijakan terkait pelaksanaan pembelajaran pada awal semester genap di tahun 2021 nanti.
Kemendikbud bersama Kemenag, Kemenkes, serta Kemendagri akhirnya merilis revisi Surat Keputusan Bersama (SKB) dengan memberikan kewenangan penuh kepada Pemda untuk menentukan izin tatap muka.
Jika kita bandingkan dengan SKB yang rilis pada bulan Agustus 2020 lalu, barangkali pembukaan sekolah tatap muka yang berstatus zona hijau dan kuning masih realistis, mengingat persyaratan kesiapan maupun protokol kesehatan yang dipatuhi.
Lebih dari itu, meskipun penyesuaian sistem pembelajaran yang juga diikuti dengan rilisnya Kurikum Darurat tersebut sudah disosialisasikan, tidak semua satuan pendidikan di zona hijau maupun zona kuning membuka sekolah.
Kalau saya boleh berkaca dari sekolah kami sendiri serta beberapa jenjang satuan pendidikan lainnya, alasan belum dibukanya kelas tatap muka ialah karena sekolah di zona hijau maupun kuning belum sepenuhnya siap untuk mencukupi daftar periksa.
Dengan demikian, bukan salah sekolah mengapa mereka belum buka, kan? Kecuali kalau dinas dikbud daerah setempat ikut membantu kepala sekolah dalam mencukupi fasilitas kesehatan sekolah dengan berkolaborasi langsung dengan pemerintah pusat. Itu beda lagi ceritanya.
Maka dari itulah, secara pribadi saya malah bingung mau bilang bahwa rencana pembukaan sekolah tatap muka di bulan Januari 2021 berdasarkan kewenangan Pemda itu merupakan kabar baik, atau malah kurang baik.
Kebijakan ini sesungguhnya populer, terutama di kalangan siswa. Bagaimana tidak, sudah 9 bulan mereka jarang bertemu dengan guru serta teman-teman sesama siswa.
Di sisi lain, Kemendikbud bersamaan dengan rilisnya kebijakan pemberian wewenang penuh kepada Pemda setempat juga menerangkan dampak negatif bila PJJ terus dilaksanakan.
