Mulai dari ancaman anak putus sekolah, kesenjangan capaian belajar, ketidakoptimalan tumbuh kembang anak, salah persepsi orang tua terhadap pembelajaran di luar tatap muka, anak stres, risiko "learning loss", hingga kekerasan lain yang tidak terdeteksi semuanya adalah dampak negatif yang bisa saja timbul di hari esok.
Ketika kita bersandar kepada dampak negatif tersebut, maka dapat dikatakan bahwa kebijakan pembukaan sekolah di semester genap Januari 2021 nanti adalah kebijakan populer sekaligus kabar baik.
Ada gagasan sederhana bahwa pembelajaran tatap muka akan mengikis dampak negatif PJJ secara berangsur-angsur. Tapi, apakah kisah pelaksanaan pembelajaran tatap muka di tahun depan episodenya akan sesederhana itu?
Tentu saja tidak. Lagi-lagi pertimbangan keselamatan siswa adalah aspek prioritas. Secara, bukanlah hal yang mudah bila sekolah harus buka-tutup buka-tutup sembari menyikapi penambahan kasus covid-19 yang mungkin saja hadir.
Bagi masyarakat di daerah yang sudah cukup paham tentang bahayanya virus covid-19 dan kemudian mengerti, mungkin tidak jadi masalah. Tapi, bagaimana dengan masyakarat di daerah lain yang cenderung masih menganggap bahwa pandemi itu seiras dengan aib? Hemm
Sekolah Tatap Muka Januari 2021, Kebijakan Populer yang Tidak Terdengar Populer
Rencana pelaksanaan pembelajaran tatap muka di awal semester genap Januari 2021 nanti mungkin cukup populer, tapi sebenarnya, kedengarannya di telinga publik tidaklah sepopuler itu.
Ada sejumput pandangan bahwa ketika pemerintah pusat - dalam hal ini adalah Kemendikdbud -- memberikan kewenangan penuh kepada Pemda, Kanwil, maupun Komite Sekolah terkait dengan izin gelar pembelajaran tatap muka, ketika itu pula Kemendikbud dicap lepas tangan.
Gagasan tersebut sejatinya realistis.
Walaupun kemudian di FAQ Panduan Pelaksanaan Pembelajaran Semester Genap 2021 tertulis penjelasan bahwa sejatinya pembukaan sekolah bisa dilakukan secara serentak maupun bertahap, tetap saja tidak sepenuhnya mampu mengubah persepsi bahwa kebijakan ini terkesan merugikan.
Bersandar dari opini Perhimpunan untuk Pendidikan dan Guru (P2G) misalnya. Dikutip dari KOMPAS, Satriawan selaku Koordinator Koordinator Nasional P2G menilai bahwa Mas Nadiem bersama Kemendikbud telah lepas tangan terkait pembelajaran tatap muka.
Ada kesan bahwa sikap penyerahan wewenang tersebut seakan-akan tak ingin lagi melibatkan pemerintah pusat.
