Di awal-awal banyak orang memandang bahwa Merdeka Belajar adalah kebijakan yang mengajak penduduk negeri untuk open minded, lebih akrab dengan teknologi, serta mencoba melepaskan diri dari sikap dan pendekatan yang konvensional.
Namun, seiring dengan berlalunya hujan-panas, mendung dan berawan bumi ini, kesenjangan pun tercipta, disparitas pun membahana, dan tidak sedikit orang-orang yang mulai teriak tentang sinyal, listrik, internet serta kuota.
Andai kita ambil sisi positifnya, sebenarnya Mas Nadiem secara tidak langsung telah "memaksa" pembangunan di negeri ini agar lebih dipercepat dan digenjot lagi. Kalau tidak dikoar-koarkan yang namanya digitalisasi, kapan negeri ini akan perhatian dengan keadaan Indonesia.
Meski begitu, Mas Nadiem harus menjadi sosok yang disayangkan karena sisi positif dari kebijakan beliau kurang 'ngena" dan kurang menjalar ke seluruh penjuru bumi Indonesia. Apakah negara Indonesia terlalu luas?
Sayangnya, kita tak bisa menyalahkan negeri sendiri. Kita malah bersyukur karena punya negeri yang kaya, luas, adem, dan bersahabat dengan orang-orang yang penuh cinta.
Yang kurang terjalin selama ini sepertinya adalah koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah. Apakah ini imbas dari desentralisasi yang menjunjung tinggi asas ekonomi? Sedikit banyak, mungkin iya. Toh, daerah juga perlu kemerdekaan untuk mengembangkan potensinya.
Hanya saja, pendidikan tetaplah hak segala bangsa dan Mas Nadiem perlu merangkul itu semua. Ini adalah tantangan, dan saya kira, siapa pun menterinya akan sama saja. Tantangannnya tidak jauh beda, tinggal lagi bagaimana cara untuk menjalin koordinasi yang sehat.
Hal lain yang juga disayangkan dari Mas Nadiem adalah, "jalan-jalan" beliau kurang jauh. Indonesia luas, tapi Mas Nadiem baru berkeliling di "dekat" kantor kerja.
Tentu saja orang-orang desa yang jauh di ujung sini merasa iri. Alhasil, lahirlah pandangan bahwa para pejabat di negeri ini lebih peduli dengan lingkungan di sekitarnya saja. Imbas dari kelamaan ngantor. Kantor-kantin-rumah, Kantor-kantin-rapat-rumah. Itu saja alur kehidupannya.
Dari alur kerja dan kehidupan pejabat yang terkesan sempit ini, lahirlah kebijakan yang sempit juga. PJJ misalnya.
Hingga memasuki 5 bulan belajar dari rumah, tidak sedikit publik yang menganggap bahwa PJJ kurang efektif, PJJ hanya untuk orang yang berkuota, dan PJJ untuk orang kota yang didukung oleh sederet fasilitasnya.
