Kemarin, tepatnya pada hari Senin (06/07/2020) ada berita mengejutkan yang datang dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi bernama Tjahjo Kumolo. Beliau memberikan pernyataan bahwa dalam 2 tahun ke depan tidak akan ada rekrutmen CPNS.
"Rekrutmen CPNS, dua tahun ini enggak ada. Kecuali kedinasan yang memang sudah terprogram. Akpol (Akademi Polisi), Akmil (Akademi Militer) tetap (dilaksanakan) di 2021," kata Tjahjo di Gedung DPR, Jakarta, Senin (6/7/2020).
Sebenarnya berita ini tidak terlalu mengejutkan karena merupakan bagian dari efek hadirnya pandemi Covid-19. Tapi, jika kita kembali menimbang kebutuhan ASN di lapangan, maka jalan perekrutan CPNS dirasa sangat perlu. Dan kalau bisa, dilakukan setiap tahun.
Hanya saja, setumpuk permasalahan yang hadir baru-baru ini seakan jadi penghambat terbesar digelarnya perekrutan pegawai.
Dimulai dari terpotongnya THR pegawai, tertundanya gaji ke-13 hingga waktu yang ditentukan kemudian, pemangkasan PNS, dan terbaru ada 200 ribu pensiunan PNS yang terhambat pencairan tabungan rumahnya gara-gara peralihan Bapertarum menjadi BP Tapera.
Sejatinya permasalahan-permasalahan seperti ini jadi cukup sukar. Selain harus me-New Normal-kan diri di tengah pandemi, para pimpinan juga harus bekerja dan berkoordinasi secara lintas kementerian.
Ada BKN, Kemenpan-RB, Kemenkeu, Kementerian PUPR, hingga juga Kemendikbud. Ramai dan panjangnya jalan pembahasan hingga lintas kementerian ini tentu memakan waktu yang cukup lama.
Mau bagaimana lagi. Dengan hadirnya pandemi, alasan dengan kata-kata "corona" seakan semakin sering diucapkan dan semakin sering pula kita berupaya untuk memaklumi.
Jadi, semakin susahlah kita berkoar-koar untuk menuntut janji perekrutan CPNS tiap tahun. Jangankan mau bicara perekrutan, tes CPNS 2019 kemarin saja belum selesai hingga saat ini.
Bahkan, nasib PPPK (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja) yang sejatinya sudah lulus dan tinggal mendapatkan NIP juga belum bisa dipastikan. Sederhananya, negeri ini kekurangan uang untuk mendanai semuanya. Walaupun salah satu darinya sudah jadi unsur prioritas.
Meski demikian, tetap saja pemerintah tak boleh semena-mena menutup mata atas kebutuhan-kebutuhan pegawai yang sangat mendesak. Seperti contohnya adalah guru.Â
Mengapa kebutuhan perekrutan guru sebagai pegawai dirasa penting?
