Hari ini, tepatnya 12 Syawal 1441 Hijriyah, rasanya sudah cukup lama nasib para tenaga honorer K2 yang lulus tes Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) digantung tanpa kejelasan.
Terhitung sejak Februari 2019 hinggalah hari ini, honorer calon Aparatur Sipil Negara (ASN) sudah lebih dari satu tahun menanti NIP. Bulan Ramadan dilalui begitu saja, momentum lebaran pun demikian. Belum ada kabar baik dari BKN maupun pemerintah.
Yang kita tahu, kesibukan para pemangku kebijakan saat ini adalah pembahasan tentang bagaimana kiat-kiat menghadapi fase New Normal alias kenormalan baru. Tambah lagi pemberantasan Covid-19 juga semakin digenjot, bisa-bisa makin lama saja PPPK menanti.
Apakah para honorer K2 yang sudah lulus tes PPPK kecewa? Bisa jadi. Malahan, bisa banget. Terutama honorer K2 yang selama ini bekerja sebagai tenaga medis. Harusnya lebaran kemarin mereka dapat THR dari pemerintah, tapi karena terganjal NIP akhirnya harapan itu pupus.
Beruntunglah bagi honorer yang selama ini digaji setara UMR, ada sedikit kelapangan dari sisi finansial. PPPK di Brebes misalnya, Mereka masih digaji setara UMR sebesar Rp 1,8 juta. Namun, itu belum cukup karena yang diinginkan adalah status resmi.
"Kayak orang nikah, kan butuh surat resmi berupa buku nikah. Kalau statusnya siri kan tidak bisa menuntut lebih. Ya perumpamaannya kayak itu saja. Kami butuh pengakuan dan status resmi," tegas Icha selaku perawat honorer K2 yang bertugas di puskesmas Kabupaten Brebes, Rabu (3/6/2020).
Tanpa status resmi, agaknya PPPK tanpa NIP sama saja seperti kekasih pemerintah yang tak dianggap. Mereka sudah berjuang dan menanti, tapi perjuangan dan penantian itu masih berada di ruang tunggu. Sudah pasti ada kebosanan.
Jika kita berkaca pada teori Hierarki Kebutuhan Maslow, honorer K2 yang sudah lulus PPPK sejak Februari 2019 lalu seperti belum mendapatkan "esteem" dari pemerintah.
"Esteem" alias harga diri/pengakuan sejatinya merupakan kebutuhan nyata tiap orang, dan kebutuhan itu akan mengarah pada kepuasan diri. Jadi, bisa dibayangkan bila kebutuhan pengakuan PPPK tidak terpenuhi, mereka tidak bisa mencapai tingkat aktualisasi diri.
Akan ada gejolak yang luar biasa sebagai buah dari kesenjangan antara harapan dan kenyataan. Kenyataannya PPPK sudah lulus tes lebih dari satu tahun, harapannya PPPK segera dapat NIP dan diangkat secara resmi.Â
Tapi kesenjangannya? Regulasi penggajian masih dalam tahap kajian berikut dengan ucapan permohonan maaf karena ada keterlambatan.
Menunggu lagi, dan menunggu lagi. Jangan-jangan hingga lewat bulan Syawal, nasib PPPK belum juga menemui kejelasan.
Padahal pengabdian mereka selama ini sudah tidak diragukan lagi. Tapi, tanpa ada kejelasan akan pengakuan, sama saja pemerintah telah memendamkan potensi pengabdian yang seharusnya diwujudkan oleh PPPK.
NIP PPPK Masih di Ruang Tunggu
