Niat hati seseorang siapa yang tahu. Tiba-tiba, bak disambar petir di siang bolong media tanah air memberitakan seolah artis cantik Annisa Pohan yang juga istri dari Agus Harimurti Yudhoyono ini dituduh menyalahkan sekaligus menentang keputusan Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri), Listyo Sigit Prabowo membongkar batas jalur khusus sepeda di Jalan Sudirman hingga Jalan Thamrin, Jakarta.
Padahal, niat Annisa sangatlah baik. Agar pengguna sepeda bisa menikmati jalur sendiri tanpa khawatir ditabrak atau tersenggol kendaraan moda transportasi lainya yang juga melintas di jalur tersebut. Apalagi saat pandemi sekarang ini. Bersepeda merupakan pilihan tepat untuk menjalankan pola hidup sehat.
Dilihat dari akun media sosial milik Annisa, dirinya memang gemar bersepeda. Terutama di jalan beraspal. Hampir di tiap kesempatan di berbagai tempat, Annisa bersepeda memanfaatkan jalur sepeda yang disediakan pemerintah-pemerintah daerah, seperti yang dilakukannya saat berada di Kota Bandung beberapa waktu lalu.
Baginya, bersepeda bukan hanya sehat bagi diri, tapi juga mendorong penataan lingkungan yang sehat. Tidak heran jika ia spontan bertanya saat mendengar ada usulan untuk membongkar jalur sepeda di Jakarta.
Tapi rupanya ada pihak-pihak yang coba memancing di air keruh, dengan mendorong pemberitaan melalui beberapa media online, menggunakan judul-judul provokatif, termasuk seolah-olah menghadapkan Annisa Pohan dengan Kapolri. Padahal dalam tweet-nya, Annisa sama sekali tidak menyebut siapapun.
Setelah saya tilik, wacana ini bermula setelah Politikus Nasional Demokrat (Nasdem) yang juga sekaligus pengusaha sukses sekelas Ahmad Sahroni minta Kapolri membongkar pembatas jalan saat pertemuan Rapat Dengar Pendapat (RDP) di Gedung Senayan bersama Komisi III DPR RI, Rabu (16/6) kemarin.
Kapolri hanya merespon akan mengevaluasi dan mengkaji dengan cara studi banding di beberapa kota besar yang ada di luar negeri. Namun, media tanah air menyimpulkan Kapolri telah menyetujui untuk dibongkar. Padahal baru akan dikaji. Berita ini pun seketika menimbulkan polemik di tengah-tengah masyarakat. Terlebih pegiat atau pehobi sepeda di Jakarta.
Salah satunya saya. Sebagai pengguna sepeda aktif yang hampir setiap hari berangkat kerja ke kantor (Bike To Work). Reaksi Sahroni seperti ada kepentingan politik atas isu yang disampaikan saat RDP tersebut.
Secara tak langsung, pengusaha kaya raya tersebut seperti mengalihkan isu-isu besar yang selama ini belum terkuak oleh penegak hukum. Tak perlu saya sebutkan di sini, karena masyarakat tahu apa yang dimaksud.
Beruntung, ada artis cantik seperti mbak Annisa Pohan ikut membela dan mendukung adanya jalur khusus yang dibatasi beton bagi pengguna sepeda di Jakarta seperti yang ada sekarang ini.
Alasannya sangat jelas dan sederhana. Dengan adanya jalur sepeda, maka pesepeda bakal terlindungi, akan terjamin keselamatan pesepeda itu sendiri.
Geram sih, tapi apa daya. Akun yang menyerang Annisa telah berafiliasi dengan salah satu partai politik. Buzzer pun mulai menggoreng isu ini menjadi besar. Seolah-olah menentang Kapolri setelah pemerintah DKI Jakarta memasang batas beton bagi pengguna sepeda di jalan utama Jakarta tersebut beberapa waktu lalu.
Padahal, mbak Annisa sama sekali tidak menyinggung atau menyebutkan nama siapapun, apalagi nama Kapolri. Tiba-tiba kok disalahkan gitu? Jadi, sama sekali tidak ada serangan Annisa ke Kapolri. Apalagi Kapolri sama sekali tidak menyebutkan kata "bongkar".
Tolong dong penguasa. Jangan gitu-gitu amat sama kami pengguna sepeda. Memangnya kami tidak membayar pajak? Bayar kok. Meski barang yang kami pakai tidak dikenakan pajak dan masuk ke kas Negara. Tapi tiap tahun, rata-rata pengguna sepeda juga miliki kendaraan bermotor membayar pajak juga kok.
Sangat disayangkan jalur sepeda yang ditujukan sebagai bagian mendukung upaya hidup sehat dengan berolahraga. Khususnya di masa pandemi covid-19, tentu ikut menciptakan lingkungan yang lebih sehat karena mengurangi polusi udara yang berasal dari pembuangan udara penggunaan kendaraan bermotor. Yang jumlahnya terus bertambah dari hari ke hari.
Kita ingin mendukung pemerintah untuk menggunakan sepeda sebagai alat transportasi yang digantikan menggunakan roda dua tanpa mesin seperti sepeda ini. Sekarang malah disalah tafsirkan, seakan-akan memberikan eksklusifitas kepada pengguna sepeda. Alasannya pun tak masuk akal, hanya karena munculnya komunitas sepeda premium seperti seli dan roadbike.
Sehingga kemudian sampai ada anggota Dewan yang terhormat yang mengusulkan untuk dibongkar karena dianggap eksklusif dan memberikan hak istimewa bagi pengguna sepeda.
