Onno W. Purbo
Onno W. Purbo Penulis

Rakyat Indonesia biasa. Common Indonesian.

Selanjutnya

Tutup

Tekno

KEMKOMINFO Secara Legal Tidak Berhak Memblokir Situs SARA/Agama

4 November 2016   06:01 Diperbarui: 14 November 2016   05:31 342 7 19

Jujur saya malas sebetulnya menulis topik ini. Melihat gelagat yang ada belakangan ini, tampaknya KEMKOMINFO lupa akan undang-undang yang mendasari-nya dan terlihat ada kecenderungan untuk kebablasan .. Saya mohon maaf jika ada salah, dan mohon saya di koreksi. Terima kasih.

Secara umum ada dua undang-undang yang mendasari KEMKOMINFO dalam mengawal konten yang ada di Internet, yaitu:

  1.  UU Informasi dan Transaksi Elektronik (UU 11/2008 atau UU ITE)
  2.  UU Pornografi (UU 44/2008) 

Pasal yang menjadi dasar di UU ITE

Pasal 28
(2) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk
menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu
berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA).

Solusi berdasarkan UU ITE

BAB XI
KETENTUAN PIDANA
Pasal 45
(2) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) atau ayat (2)
dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak
Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). 

Dalam UU ITE solusi yang di tawarkan adalah Pidana bagi orang yang melakukan pelangaran tentunya melalui ketetapan pengadilan. Dalam UU ITE maupun penjelasan-nya tidak ada sama sekali ada kata-kata blokir situs yang bermasalah. Jadi jelas bahwa UU yang di amanatkan kepada KEMKOMINFO, sama sekali tidak mengamanatkan pemblokirkan situs SARA sebagai solusi, tapi menahan / memenjarakan orang yang menyebarkan SARA tersebut.

Urusan Pornografi

Di bandingkan dengan urusan SARA, maka pornografi menjadi sangat berbeda.

Pasal yang menjadi dasar di UU ITE

Pasal 27
(1) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau
membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan
yang melanggar kesusilaan. 

Solusi berdasarkan UU ITE adalah

BAB XI
KETENTUAN PIDANA
Pasal 45
(1) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1), ayat (2), ayat
(3), atau ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling
banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). 

Pasal yang menjadi dasar di UU Pornografi

BAB II
LARANGAN DAN PEMBATASAN

Ada banyak sekali pasal yang mengatur, sebagai contoh,

Pasal 4

(1) Setiap orang dilarang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarluaskan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi yang secara eksplisit memuat:

  • a. ..
  • b. ..
  • c. ..
  • d. ..
  • e. ..
  • f. ..

(2) Setiap orang dilarang menyediakan jasa pornografi yang:

  • a...
  • b...
  • c..
  • d..

Solusi berdasarkan UU Pornografi

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2