Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) adalah kebijakan baru yang menggantikan Sistem Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) mulai tahun 2025. SPMB diharapkan dapat mewujudkan layanan pendidikan yang bermutu bagi semua, dengan prinsip objektif, transparan, akuntabel, berkeadilan, dan tanpa diskriminasi.
Dalam beberapa hari pelaksanaan SPMB jenjang SMA negeri di Provinsi Sulawesi Selatan, khususnya pada pendaftaran Jalur Domisili, Jalur Afirmasi dan Jalus Mutasi Tugas Orang Tua, sejumlah polemik yang terkait dengan regulasi menyeruak sebagai komplain dan keberatan dari calon murid baru, orang tua dan wali murid.
Perbedaan bunyi regulasi tertulis dengan regulasi tambahan pada sosialiasi lisan paling banyak membingungkan calon murid dan sekolah penyelenggara. Demikian pula dengan interpretasi penjelasan-penjelasan lain yang seolah mengambang.
Pentingnya Konsistensi Regulasi dalam SPMB
Konsistensi regulasi dalam pelaksanaan SPMB sangat krusial karena beberapa alasan.
Regulasi yang konsisten memastikan bahwa setiap calon murid memiliki kesempatan yang sama untuk mendapatkan pendidikan berkualitas, tanpa memandang latar belakang sosial, ekonomi, atau lokasi geografis.
Perubahan aturan yang mendadak atau penafsiran yang berbeda di setiap daerah dapat menimbulkan ketidakadilan dan diskriminasi. Intinya, menciptakan keadilan dan kesetaraan.
Konsistensi regulasi memberikan kepastian hukum bagi semua pihak yang terlibat, termasuk calon murid, orang tua, sekolah, dan pemerintah daerah. Dengan aturan yang jelas dan tidak berubah-ubah, semua pihak dapat memahami hak dan kewajiban mereka, serta konsekuensi dari setiap tindakan.
Regulasi yang konsisten dan ditegakkan dengan baik dapat meminimalkan peluang terjadinya praktik curang seperti pungutan liar, titipan, atau manipulasi data. Transparansi dalam pelaksanaan aturan akan mengurangi celah untuk penyimpangan.
Ketika regulasi diterapkan secara konsisten dan adil, kepercayaan publik terhadap sistem penerimaan murid akan meningkat. Ini penting untuk menjaga integritas pendidikan dan memastikan bahwa proses seleksi benar-benar berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan. Dengan demikian akan meningkatkan kepercayaan publik.
Bagi sekolah negeri dan pemerintah daerah, regulasi yang konsisten memudahkan perencanaan dan pelaksanaan SPMB. Mereka dapat menyusun strategi, alokasi sumber daya, dan sosialisasi dengan lebih efektif jika aturan mainnya jelas dan stabil. Ini tentunya akan memudahkan perencanaan dan pelaksanaan SPMB.
