Bagi sebagian masyarakat Indonesia, Hawala pasti terdengar asing. Padahal Hawala sudah berkembang sejak abad pertengahan atau sekitar abad ke-8. Munculnya sistem hawala ini bermula dari maraknya pencurian uang yang terjadi di sepanjang Jalur Sutra, yakni jalur perdagangan bagi para pedagang Timur Tengah. Untuk memproteksi hal itu para pedagang itu menciptakan sistem pembayaran yang disebut Hawala.
Hawala adalah proses pengiriman uang tanpa diikuti dengan pergerakan uang. Artinya pengiriman tidak melalui perpindahan uang antar rekening bank seperti yang kita kenal. Cara kerja dari sistem hawala adalah mengandalkan pada saling percaya antara broker Hawala yang disebut Hawaladar yang ada di seluruh dunia. Secara singkat sistem hawala dapat dijelaskan sebagai berikut:
“misalnya sindikat narkotika asal Indonesia ingin membeli narkotika asal Iran.
Sindikat Indonesia mendatangi hawaladar (perantara) yang berada di Indonesia untuk mengirimkan sejumlah uang. Hawaladar di Indonesia memberikan kode (password) tertentu yang akan dipakai oleh jaringan narkotika di Iran untuk mengambil uang.
Kemudian hawaladar di Indonesia menunjuk salah satu hawaladar di Iran yang akan memberikan sejumlah uang kepada sindikat disana. Penunjukan hawaladar biasanya dilandasi pada jaringan keluarga dan bisnis. Uang yang dicairkan oleh hawaladar di Iran adalah miliknya sendiri. Uang tersebut dianggap utang piutang antar hawaladar yang dibayar dikemudian hari tanpa adanya kesepatakan.
Mekanisme hawala sendiri terbilang unik dan cukup rapi, karena jaringan sosial yang tersebar dihampir seluruh penjuru dunia. Biasanya para hawaladaar ini menyamarkan aktivitasnya menggunakan bisnis keuangan yang sah, seperti halnya money changer , perjudian dan sebagainya.
Dalam dunia perbankan Hawala dikenal juga sebagai system pengiriman uang bawah tanah. Hal ini karena transaksinya tidak tercatat dalam sistem perbankan. Ini yang membuat Hawala menjadi pilihan utama jaringan narkotika untuk menjalankan bisnis mereka. Selain itu Hawala jelas sulit dikendalikan oleh pemerintah karena sumber dananya kabur dan tidak jelas.
Jakarta 7 Mei 2019
