Ada seorang kawan, mahasiswa, yang juga aktivis di berbagai bidang sosial kemanusiaan yang mengaku ingin sekali bisa menulis dengan baik. Beberapa kali ia mengeluhkan ketidakmampuan dalam hal menulis. Ia bilang ingin sekali belajar.
"Ayo! Kita sama-sama. Saya juga baru belajar," kataku, menjawab setiap keluhannya.
Pada akhirnya kita pun sama-sama belajar. Ia berkembang dengan pesat. Dengan cara dan gayanya sendiri. Saya malah jauh tertinggal. Seakan-akan sedang jalan di tempat dalam prosesnya ini.
Kawan tadi menyadari betapa kemampuan menulis itu sesuatu yang penting. Lalu menjadi vital baginya yang adalah seorang aktivis. Ia mesti bisa menulis dengan baik, sebagai modal komunikasi di berbagai lembaga tempat ia bernaung atau dengan dunia luas.
"Sebab komunikasi ada kunci," saya mengatakan itu padanya dengan gaya seolah-olah pengajar di universitas. "Perang akan pecah dan reda itu juga bisa dipengaruhi komunikasi. Dan di masa lalu komunikasi selalu dilakukan melalui surat menyurat," saya menutup kata. Meyakinkan dia.
Betul memang bahwa menulis itu penting. Menulis dengan baik itu lebih penting lagi.
Ada banyak orang yang aktif bersuara mengkritik pemerintah. Baik pemerintah daerah masing-masing maupun pemerintah di tingkat pusat. Kritiknya selalu dengan turun lapangan dalam bentuk unjuk rasa, atau membuat postingan media sosial yang lalu sengaja diviralkan. Meski tidak selalu berakhir bagus tapi itulah sebuah usaha. Sekecil-kecilnya ia tetap lebih baik daripada diam-diam saja.
Di media sosial saya sering melihat orang-orang rutin memberi kritik pada pemerintah atau organisasi dan lembaga tertentu. Isi kritiknya diklaim pro rakyat, pro kebenaran. Bahkan ada yang sampai meniatkan akun media sosialnya khusus sebagai media pemantau aktifitas pemerintah.
Tidak ada yang salah dari itu. Kita memang mesti terus bersuara. Sebab dengan diam kita kerap dianggap sudah mati, dan dalam situasi sudah mati itu hanya seribu pengabaian yang akan kita terima. Kira-kira begitu.
Sayangnya dalam menyampaikan kritik di media sosial masih banyak yang justru menggunakan bahasa dan komunikasi tulisan yang terkesan asal-asalan. Tanpa perhitungan kaidah bahasa, ketajaman data pendukung, minim sumber, dan lain-lain.
Alhasil kita melihat di publik ada orang yang dilaporkan kepala daerahnya sendiri ke polisi gara-gara postingan di media sosial. Memang banyak juga kasus di mana sang kepala daerah sebenarnya cuma tidak tahan dikritik saja, tapi di banyak kasus lainnya si pengkritik ditemui justru menyampaikan kritik dengan data gundul yang akhirnya lari ke fitnah dan berita bohong. Menjadi wajar dalam situasi itu jika kepala daerah mengamuk.
